jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR RI. Nama yang diusulkan ialah Perry Warjio.
Menanggapi itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebutkan perlu ada beberapa pertimbangan sebelum memutuskan Gubernur BI.
BACA JUGA: BI Tunjuk Sumsel Jadi Lokasi Soft Launching GNPIP
"Pertama, perlu terbangun ikatan antara Gubernur BI dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS," kata Said dalam keterangannya, Rabu (22/2).
Dia menjelaskan syarat itu penting sebab saat ini dan ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah.
BACA JUGA: Gubernur BI Sebut UU Cipta Kerja Beri Kemudahan kepada Investor China
"Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," lanjutnya.
Said menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga.
BACA JUGA: Jokowi segera Memutuskan Nama Calon Gubernur BI
"Harus bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar," tuturnya.
Said juga menyebutkan Gubernur BI memiliki tugas untuk memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara.
"Kita juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR Puan Maharani, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR," jelas Said.
Tak hanya itu, menurut dia, sosok Gubernur BI juga harus memiliki jaringan internasional yang bisa menambah kepercayaan pasar, khususnya investor mancanegara terhadap pasar keuangan Indonesia.
Said juga menjelaskan BI memiliki peran yang sangat strategis.
Dia menjelaskan salah satu tugasnya ialah memastikan tingkat inflasi terkendali.
"Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan tugas utama BI yang lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil.
Dia menyebutkan gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.
"Oleh sebab itu, kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," lanjutnya.
BI, tutur Said, juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik serta memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat.
"Melalui Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," pungkas Said. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra