Ketua BPK: Pemda Jangan Main Api

JAKARTA - Tingginya porsi belanja negara terutama untuk transfer ke daerah, membuka peluang terjadinya penyimpanganOleh karena itu, menurut BPK pula, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk melakukan pengawasan dan pembukuan secara periodik.

"Harus dicatat itu, uang-uang yang masuk dan keluar

BACA JUGA: BPK Kritik Pengelolaan Aset TNI yang Amburadul

Jangan malah dipakai untuk kebutuhan yang tidak mendasarPemda saya minta jangan main api, karena hasil auditan BPK bisa ditindaklanjuti KPK

BACA JUGA: MK Perintahkan Pemungutan Ulang di Nisel

Dan ingat, otonomi daerah (otda) jangan disalahgunakan," tegas Ketua BPK RI Anwar Nasution, di Gedung Senayan, Selasa (8/6).

Jika Pemda tidak mengelola keuangan dengan baik, menurut Anwar, maka bisa dikatakan tak ada gunanya otdaHal ini karena kucuran anggaran dari pusat tersebut ditujukan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dialokasikan bagi kepentingan pejabat atau lainnya.

"Ini bukan zamannya Permesta, di mana anggarannya dipakai untuk beli senjata atau lainnya

BACA JUGA: Enam Departemen Sudah Faham Keuangan

Sekarang yang harus digenjot adalah peningkatan kemakmuran ekonomi dan kejahteraan rakyat," tegasnya.

Dijelaskan Anwar, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, BPK menemukan telah terjadi peningkatan belanja negara sebesar 30 persen dari sekitar Rp 758 triliun, menjadi sekitar Rp 986 triliunSementara defisit anggaran turun menjadi sekitar Rp 4 triliun dari Rp 49,8 triliun di tahun 2007.

Anwar menambahkan, bila dilihat dari komposisi belanja pemerintah dalam tahun anggaran 2008, belanja transfer ke daerah merupakan komponen terbesar atau 30 persen dari total realisasi belanja pemerintah sekitar Rp 986 triliun dan subsidi 28 persen"Porsi belanja negara yang besar untuk transfer daerah mencerminkan otda, sekaligus pesatnya pemekaran atau pembentukan otda," cetusnya(esy/cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPK Belum Tembus Pajak