jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan bahwa politik anggaran harus mampu menjadi ukuran dan instrumen bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan indikator-indikator bagaimana mengukur kesejahteraan tersebut.
"Selama ini belum ada ukuran yang detail mengenai indikasi penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran dalam bentuk aturan Undang-Undang," kata Harry dalam Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (14/12).
BACA JUGA: Banyak TKA Ilegal Asal Tiongkok, Gerindra Kritik Pemerintah
Menurutnya, indikator kesejahteraan ini perlu disusun secara detail baik dalam APBN/APBD. Kalau perlu dijabarkan secara rinci dalam Perda-Perda di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
"Ada empat indikator yang dapat di dorong sebagai prinsip pembangunan yaitu turunnya tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," katanya.
BACA JUGA: Kini Pak Ahok Benar-Benar Terpojok
Mantan politikus Golkar ini juga menyebutkan bahwa empat indikator tersebut merupakan manifestasi yang tercantum dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045 Partai Golkar.
Karena itu, kata Harry, jika kader Partai Golkar berhasil membuktikan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Partai Golkar akan selalu dicintai rakyat.
BACA JUGA: Ahok Dilpolisikan karena Sebut Ayat Alquran Dipakai Memecah Belah
"Maka, jangan hanya pada kampanye saja disampaikan soal kesejahteraan dan kemakmuran tetapi harus dibuktikan ketika menjabat," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aman...Ahok Tetap Berhak Jadi Cagub DKI
Redaktur : Tim Redaksi