jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah agar mengadopsi kearifan lokal ketika membuat kebijakan daerah.
Menurutnya, hal ini penting agar identitas daerah tetap tercermin dalam sistem birokrasi.
BACA JUGA: Refleksi Akhir Tahun, LaNyalla: DPD Kawal Pembuatan Aturan Turunan UU Ciptaker
"Saya mengajak pemerintah pusat untuk meningkatkan adopsi kearifan lokal dalam berbagai peraturan pemerintah," ujar LaNyalla membuka secara virtual Refleksi Akhir Tahun 2020 dalam acara Kongres Sunda, Minggu (27/12).
Senator dari Jawa Timur itu menyebut, kearifan lokal menjadi faktor penting saat penyusunan aturan daerah.
BACA JUGA: Gus Menteri: Pembangunan Desa Jangan Mengabaikan Kearifan Lokal
"DPD RI memahami eksistensi kearifan lokal sebagai cerminan hukum yang masih hidup di tengah masyarakat lokal, sehingga diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan," ungkap LaNyalla.
LaNyalla menyebut, eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat: Mengukuhkan Kearifan Lokal agar Tahan Terhadap Infiltrasi Budaya Asing
Karena itu, kata LaNyalla, peraturan perundang-undangan harus tetap mendasarkan kepada kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat.
Sebab itu, LaNyalla mengajak pemerintah daerah, ormas, termasuk kalangan masyarakat madani di perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah gencar mempromosikan gagasan-gagasan lokal yang mengandung kearifan.
"Yang masih tertanam dan disuburkan masyarakat lokal sebagai dasar pengambilan kebijakan lokal," tutur LaNyalla.
Dia mengapresiasi acara yang digelar oleh Panitia Kongres Sunda tersebut.
Menurut LaNyalla, Kongres Sunda ini merupakan suatu prakarsa yang sangat baik untuk melestarikan kearifan lokal dan karakter budaya daerah dalam menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI.
"Sebab sesungguhnya negeri kita sangat melimpah dengan kekayaan budaya yang perlu dikembangkan dan ditransformasikan dalam kehidupan kita sehari-hari," ujarnya.
"Karena kebudayaan menjadi elemen penting untuk pengembangan karakter bangsa,” lanjut mantan ketum PSSI itu.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan memberikan ruang bagi kebudayaan Indonesia untuk terus berkembang sesuai dengan porsinya. Sebab, kebudayaan menjadi identitas sebuah negara.
"Muruah dan fungsi kebudayaan harus dijaga bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa agar bangsa ini tidak kehilangan identitasnya, karena budaya adalah salah satu identitas sebuah bangsa," kata LaNyalla.
Menurutnya, setiap pembangunan dari berbagai aspek bidang baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, hendaknya diawali dengan kebudayaan.
"Yang paling penting ke depan bagaimana kebudayaan Indonesia juga mampu memengaruhi kebudayaan yang ada di dunia. Kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dunia,” pungkasnya.
Dalam acara itu, hadir pula Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Sultan B Najamuddin, Mahyudin.
Sejumlah senator juga menjadi pembicara, di antaranya Jimly Assidiqie, Sylviana Murni, Eni Sumarni, Alirman Sori, GKR Hemas, Fachrul Razi, Anak Agung Gde Agung dan Filep Wafafna. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy