Ketua DPR Akui Sulit Nonaktifkan Anggotanya

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, sulit bagi pimpinan DPR untuk menonaktifkan sementara para anggotanya yang terkait dengan berbagai laporan masyarakat kepada Badan Kehormatan (BK) DPRMasalahnya, kata Marzuki, dalam tata tertib (Tatib) DPR hanya tertulis kalimat "dapat menonaktifkan".

"Dapat menonaktifkan itu lazim dimaknai 'Bisa iya, bisa pula tidak'

BACA JUGA: Berkas Kasus Rentut Gayus segera Dikirim ke Polisi

Lain halnya kalau tertulis 'harus'," tegas Marzuki Alie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/11)Hal itu dikatakan Marzuki demi merespon permintaan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang mendesak pimpinan DPR menonaktifkan delapan anggota BK yang pelesiran ke Turki.

Dikatakan Marzuki, para anggota dan pimpinan BK itu seluruhnya juga anggota fraksi yang notebene juga lembaga politik

BACA JUGA: 2012, Proyek E-KTP Tuntas

"Apa bisa pimpinan DPR melawan delapan fraksi yang ada di DPR ini?" tanya Marzuki pula.

Kembali pada soal laporan masyarakat tadi, lanjut Marzuki, pimpinan BK pasti akan melakukan koordinasi dengan masing-masing pimpinan fraksi di DPR, melalui forum konsultasiSelebihnya, tentu (hal itu) akan menjadi tanggung jawab internal masing-masing fraksi.

Namun, meski terkendala oleh Tatib, Marzuki pun tetap mengungkapkan rasa optimisnya, bahwa berbagai pengaduan masyarakat terhadap BK akan terselesaikan, sesuai dengan ukuran-ukuran yang disepakati

BACA JUGA: DPR Akan Kirim Tim Investigasi ke Saudi

"Kuncinya, mohon masyarakat bersabar, sampai kasus ini benar-benar jelas serta dipahami dengan jernih dan objektifSama halnya dengan masyarakat, pimpinan DPR pun ingin masalah kunker BK DPR ke Yunani bisa jadi lebih transparan," pintanya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Eksekusi Antasari Terhalang Salinan Putusan