jpnn.com, JAKARTA - Kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperluas lapangan pekerjaan mendapatkan respon positif dari dunia internasional.
Hal itu terbukti dengan laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018 atau Kemudahan Berusaha, menempatkan Indonesia di posisi ke-72, naik 19 peringkat dari posisi sebelumnya.
BACA JUGA: Diduga Hina Setnov, Pemilik Akun IG Ini Diciduk Bareskrim
"Saya telah membaca laporannya. Capaian Indonesia luar biasa. Kita merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia," jelas Ketua DPR RI Setya Novanto dalam keterangan persnya, Kamis (2/11).
"Selama dua tahun berturut-turut, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan tujuh reformasi seperti penurunan biaya memulai usaha, mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal, peningkatan akses perkreditan, dan memperbaiki sistem penagihan elektronik. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” lanjutnya.
Novanto mengapresiasi laporan Bank Dunia tersebut. Ini menunjukan kecepatan Indonesia dalam memperbaiki iklim usaha.
BACA JUGA: Anda Tahu Pemilik Menara Imperium Lantai 27 Setya Novanto?
Dia senang posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN, seperti Filipina (113), Kamboja (135), Laos (141), dan Myanmar (171).
Di tingkat negara G-20, Indonesia mengungguli China (78), Afrika Selatan (82), Arab Saudi (92), India (100), Argentina (117), dan Brazil (125).
BACA JUGA: Pilih Mundur karena Dengar Nama Setnov di Proyek e-KTP
"Laporan ini sekaligus menunjukan perekonomian Indonesia selalu on the track dan kita semakin optimis memasuki tahun 2018. Fundamental ekonomi makro kita juga terus meningkat, karena DPR selalu mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan reformasi struktural. Kita terus meningkatkan belanja modal, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia,” jelasnya.
Novanto juga berharap momentum reformasi perbaikan iklim usaha ini tetap bisa dijaga dengan baik, seiring dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan.
Jika tidak, potensi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan menjadi beban pembangunan. "Butuh kerjasama semua pihak, dari mulai DPR dan pemerintah, maupun dengan para stakeholder terkait. Sehingga proyeksi perekonomian kita tetap positif. Kita ingin di tahun 2018 Indonesia akan semakin sibuk dengan berbagai pembangunan, bukan sibuk dengan perpecahan," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR: Jangan Main-Main dengan Keselamatan Kerja
Redaktur & Reporter : Adil