"Bisa diambil dari pejabat eselon satu," saran Marzuki Alie dalam diskusi di Kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (28/12)
BACA JUGA: Bawaslu Minta KPU Hentikan Rekrutmen Calon Panwas Pilkada
Gagasan itu tergolong baruTapi, Marzuki kini menilai model tersebut juga tidak ideal
BACA JUGA: Bawaslu Juga Tak Sependapat Gubernur Dipilih DPRD
Pemilihan di DPR sangat rawan untuk terjadi ajang tawar-menawarBACA JUGA: Dualisme Panwas Bayangi Pilkada di Kalsel
"Jadi, nggak usah dipilih DPRD provinsi lahBanyak yang main jugaIni seperti memindahkan korupsi," ujarnya.Menurut Marzuki, memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk menunjuk gubernur sangat logis dan bukan kemunduran dalam berdemokrasiSebab, era otonomi daerah membuat wewenang gubernur menjadi kecilSeorang gubernur tidak menangani kepentingan rakyat secara langsung."Semua wewenang sekarang ada di level kabupaten dan kotaGubernur hanya mengoordinasikan para bupati dan wali kotaJadi, nggak perlu dipilih langsung," kata Marzuki
Apalagi, ongkos untuk menyelenggarakan pilgub secara langsung sangat mahalDia mencontohkan pilgub Jatim yang menyedot anggaran pemerintah hampir Rp 1 triliun"Itu belum termasuk dana kandidat," ujarnya.
Dia menambahkan, perlu juga dilakukan restrukturisasi terhadap dinas-dinas di level provinsiSebab, banyak yang fungsinya tumpang tindih dengan pemerintahan di level kabupaten dan kotaPadahal, itu membuka peluang korupsi di level daerah"Malah saya kira perangkat gubernur cukup 20 orang," katanya. (pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Jabar Dukung Ayu Azhari jadi Cawabup
Redaktur : Antoni