jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Demokrat DPR RI resmi membuang anggotanya Ruhut Sitompul dari komisi hukum. Keputusan ini diambil ketua fraksi Nurhayati Alie Assegaf sebagai sanksi terhadap Ruhut yang dinilai telah melanggar etika dengan menyeret nama ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Sudah (ada sanksi). Tadi sebelum paripurna saya sudah pindahkan Pak Ruhut dari komisi 3 ke komisi 6. Sudah saya tandatangani (suratnya). Sebagai sanksi," kata Nurhayati ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/6).
BACA JUGA: Ini Sanksi untuk Ruhut karena Dukung Jokowi
Ditegaskan Nurhayati, keputusan tersebut resmi wewenangnya selaku ketua fraksi PD di DPR RI. Dia juga menggarisbawahi keputusan itu bukan atas nama pribadi maupun kepentingan pribadi terhadap Ruhut.
Menindaklanjuti keputusannya itu, hari ini juga FPD akan melaporkan keputusan tersebut ke DPP PD. "Kami akan membuat surat ke DPP melaporkan perbuatan tak etis, tak sopan, tak santun (oleh Ruhut). Hari ini akan dilayangkan ke DPP. (Keputusan ini) Tak rapat, itu wewenang ketua fraksi," katanya.
BACA JUGA: Sebelum Diperiksa, Tersangka Penyuap Rudi Bikin Tanda Salib
Saat itu, Waketum DPP PD itu kembali menggarisbawahi jika fraksinya tidak mempersoalkan sikap politik Ruhut mendukung pasangan capres yang akrab disaapa Jokowi-JK itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah Ruhut menyeret-nyeret nama ketum SBY.
"Kami bukan mempersoalkan Ruhut mendukung Jokowi, yang kami persoalkan kenapa harus membawa-bawa nama ketum kami Pak SBY. Sehingga menimbulkan persepsi yang jelek di masyarakat, seolah-olah Pak SBY main dua kaki," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Kader Golkar: Lebih Baik Dipecat daripada Khianati JK di Pilpres
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Pejabat Setneg Terkait Kasus Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi