jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai mekanisme Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di DPR.
Hal ini diungkapkannya usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. "Saya ditanya soal mekanisme BPIH saja. Cara dan proses penetapan BPIH saja yang ditanya," kata Hasrul di KPK, Jakarta, Selasa (19/8).
BACA JUGA: Sembilan Polda Dukung Pengamanan Sidang Putusan MK
Menurut Hasrul, proses penetapan BPIH sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Prosedur, itu Undang-undang Nomor 13 kok," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut membantah bahwa sudah ada penyewaan pemondokan pada saat pembicaraan panitia kerja haji dengan Kementerian Agama. "Setahu saya enggak, enggak ada itu," tandasnya.
BACA JUGA: Menteri Kehakiman Australia Sambangi KPK
Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Sudah 331 Kada Tersangkut Hukum
BACA ARTIKEL LAINNYA... 331 Kada Tersangkut Hukum dan 94,64 Persen Pecah Kongsi
Redaktur : Tim Redaksi