jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan soal kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Hal itu sebagai respons atas pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari yang menyebutkan ada kemungkinan pemilu kembali menggunakan sistem tersebut.
BACA JUGA: Partai Ummat Jadi Peserta Pemilu 2024 setelah Lolos Verifikasi Faktual Ulang
"Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu? KPU adalah institusi pelaksana undang-undang, sementara bila ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan undang-undang," ujar Doli, Jumat (30/12).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan perubahan UU hanya terjadi jika ada revisi dan terbitnya Perppu melibatkan DPR dan pemerintah maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Partai Ummat jadi Peserta Pemilu 2024
Menurut Doli, hanya institusi tersebut yang bisa mengubah UU bukan KPU RI.
"Memang saya mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review (JR) soal sistem pemilu itu. Di dalam Pasal 168 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka," lanjut dia.
BACA JUGA: Yanuar Prihatin: Perubahan Sistem Pemilu Domain Pembentuk Undang-Undang
Walakin, Doli menyesalkan wacana tersebut justru keluar dari KPU RI.
Tak hanya itu, dia juga curiga bahwa Ketua KPU RI termasuk di dalam pihak yang mengajukan JR.
Dia juga menilai Hasyim Asy'ari seolah selangkah lebih maju dengan mempertimbangkan sistem proporsional tertutup sebelum MK mengeluarkan putusan resminya.
"Sayajuga berharap MK dapat mengambil posisi yang netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks dan pada pembahasannya dilakukan kajian mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang," pungkas Doli. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPU Bicara Soal Peluang Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Tertutup, Ahmad Ali Bereaksi Tegas
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra