jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali menjadi polemik. Ini terkait terbitnya surat edaran (SE) No B/3903/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015.
Surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia itu berisi tentang imbauan agar guru-guru tidak menghadiri Perayaan Hari Guru 2015 yang dilaksanakan 13 Desember. SE ini dinilai aneh oleh Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.
BACA JUGA: Pilkada 2015 jadi Pertaruhan Jenderal Badrodin Sebelum Pensiun
"Lalu mengapa pelarangan itu tidak dikeluarkan oleh kemendikbud?" Menurut saya, menterinya kurang bijak jika melarang seperti itu. Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin UU. Dan ingat, tidak semua guru adalah PNS. Ada banyak guru swasta yang dibiayai oleh masyarakat," kata Saleh di gedung DPR Jakarta, Selasa (8/12).
Saleh menyatakan SE Menpan itu tidak bisa digeneralisir kepada semua guru. Guru swasta adalah organ masyarakat yang membantu pemerintah, dan tidak digaji oleh pemerintah. Secara struktural, guru swasta bertanggung jawab kepada yayasan tempat dia bernaung dan juga pada masyarakat sekitar, bukan pada menpan. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pj Gubernur tak Bisa Ikut Nyoblos
BACA JUGA: Suara Pasien Terancam Hilang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibarat Api Dalam Sekam: Ada Pejabat Gotong Uang Rp2,5 M, Preman, dan SARA
Redaktur : Tim Redaksi