jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan kekurangan dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah.
Salah satunya dengan memprioritaskan pemberian bea siswa LPDP kepada peserta pendidikan bidang kedokteran.
BACA JUGA: Revisi UU Pendidikan Kedokteran, Firman: Mereka Sudah Lulus, Belum Bisa Praktik
“Saat ini jumlah dokter di Indonesia masih jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh WHO. Maka, sudah selayaknya jika ada percepatan pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia. Salah satunya dengan mengatur prioritas pemberian beasiswa LPDP untuk peserta pendidikan di bidang kedokteran,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (10/1/2023).
Huda menjelaskan dengan adanya prioritas penggunaan LPDP bagi peserta pendidikan di bidang kedokteran maka akan meningkatkan minat lulusan SMA mengambil studi kedokteran.
BACA JUGA: Soal Tragedi Kanjuruhan, Syaiful Huda: Jangan Dikaitkan dengan Sanksi FIFA, Tak Relevan
Menurut Huda, salah satu kendala studi bidang kedokteran adalah tingginya biaya yang harus ditanggung.
“Maka, jika ada jaminan pembiayaan studi bagi mereka yang memenuhi kualifikasi maka kami yakin jika kekurangan dokter di Indonesia bisa dipenuhi dalam waktu relative singkat,” kata Huda.
Huda mengungkapkan berdasarkan standar WHO jumlah ideal dokter adalah 1 : 1.000 penduduk.
Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000.
“Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter ekisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa. Ini artinya ada kekurangan jumlah dokter sekitar 130.000 orang,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Huda rata-rata dalam satu tahun lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia hanya mampu meluluskan 12.000 calon dokter per tahun.
Hal itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun agar bisa memenuhi kebutuhan jumlah ideal dokter di Indonesia.
“Ini belum jika ada perkembangan jumlah penduduk. Maka dibutuhkan langkah terobosan untuk memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia,” katanya.
Politikus PKB ini mengungkapkan sebenarnya sudah ada upaya memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia.
Salah satunya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memperbesar kuota penerimaan program sarjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis.
Namun, kata Huda, penambahan kuota ini tidak akan berdampak besar jika tidak ada intervensi untuk memastikan peningkatan jumlah peserta didik program kedokteran.
“Maka harus ada kepastian dari pemerintah agar ada jaminan beasiswa bagi mereka yang memenuhi kualifikasi. Salah satunya melalui redistribusi pemberian beasiswa LPDP,” pungkas Huda.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari