jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Kupang (KAK), Romo Kornelis Usboko mengungkapkan dampak serius rekrutmen PPPK bagi sekolah swasta.
Menurut dia, posisi sekolah swasta di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mengkhawatirkan, karena terjadi kekurangan guru.
BACA JUGA: PPPK Picu Krisis Guru di Sekolah Swasta, BMPS: Kami Menanam, Orang Lain MemanenÂ
"Para guru swasta yang terbaik lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021, akhirnya sekolah swasta kekurangan guru," kata Romo Kornelis saat beraudiensi dan berdialog dengan anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah pada Sabtu (15/10).
Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT itu juga mengungkapkan empat masalah serius yang saat ini membelenggu sekolah-sekolah swasta di NTT, yaitu.
BACA JUGA: Ketum Honorer Usul Gaji & Tunjangan PPPK Diambil-Alih Kemendikbudristek, Ada Sepakat?
1. Peserta didik yang membeludak di sekolah negeri.
Dampaknya, ada sekolah swasta gigit jari ketiadaan siswa baru.
BACA JUGA: BKH PGRI Beri 5 Solusi Pengangkatan PPPK, MenPAN-RB Azwar Anas & Mas Nadiem Tolong DidengarÂ
Romo Kornelis mencontohkan di SMAK Ki Hajar Dewantara Kupang hanya memiliki 7 siswa baru tahun ajaran 2022.
Pemicunya, sekolah negeri melanggar Juknis Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB) tahun 2022.
"Sekolah negeri hanya mau mengejar banyaknya dana BOS, mengabaikan pendidikan karakter," tegasnya.
2. Program PPPK merugikan sekolah swasta.
Sampai saat ini belum ada regulasi, baik pusat maupun daerah untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru PPPK yang lulus ke sekolah asal mereka.
"Sekolah kami juga terkena dampaknya. Dua guru harus pergi karena imbas seleksi PPPK dan tak ada penggantinya," ujar Fredus Kolo, kepala SMK Sint Carolus Kupang.
SMA Kristen Kupang juga harus kehilangan 8 guru karena ikut PPPK.
"Kami yang menanam orang lain yang memanen," tambah Winston Rondo, ketua BMPS NTT.
3. Perpindahan guru PNS/ASN dari sekolah swasta sangat tinggi dengan alasan kecukupan jam mengajar/sertifikasi, maupun yang terutama alasan kebijakan UU ASN.
4. Gaji guru sekolah swasta sangat rendah, di bawah Rp 500 ribu per bulan.
Apesnya, pembayarannya masih dicicil. Juga banyak guru sekolah swasta tidak mendapat insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu per bulan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji PPPK, Pemkab Mukomuko Menganggarkan Rp 18 Miliar
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad