jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyerukan agar masyarakat mendukung penuh aksi super damai 2 Desember (212) besok, Jumat, di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
Diketahui, kegiatan yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), menuntut penahanan terhadap Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
BACA JUGA: Ketua MPR: Aksi Ramah Bukan Berarti Lemah
Hanya saja aksi kail ini akan diisi dengan gelar sajadah dan kegiatan ibadah lainnya. Seperti istighosah, pembacaan Alquran hingga shalat Jumat bersama.
"Mari sukseskan aksi superdamai besok. Kita buktikan pada dunia kita negara damai, Islama rahmatan lil alamin. Kita jaga jangan sampai ingkari kesepakatan bahwa besok aksi superdamai," kata Zulkifli saat konferensi pers di Pressroom DPR, Kamis (1/12).
BACA JUGA: Antisipasi FTF dan Hate Speech, Dorong Segera Buat Instrumen Hukum
Zulkifli yang didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPD RI Mohammad Soleh, mengapresiasi kesepakatan yang dihasilkan GNPF-MUI bersama Kapolri dan MUI. Karena itu dia berharap aksi super damai berjalan sesuai harapan.
"Dan waspada. Kalau ada penunggang gelap pastikan itu aksi damai. Kita jaga kesatuan saling menghormati. Buktikan Indonesia adalah negara yang damai, rahmatan lil alamin," tambahnya.
BACA JUGA: Agenda Reforma Agraria KLHK
Hal senada disampaikan Hidayat Nur Wahid, mewanti-wanti jangan ada tindakan anarkis dan makar. Dia juga mengingatikan kepada Polri maupun TNI bahwa pengunjukrasa bukan musuh, karena masyarakat yang berkumpul besok adalah pecinta Pancasila.
"Apalagi sesama muslim. Oleh karena itu kedua belah pihak penting untuk menjaga. Apa yang sudah dijanjikan Kapolri, tidak ada larangan, teman-teman boleh ke lapangan. Shalat Jumat akan aman dan damai," jelasnya.
Sementara Ketua DPD RI, M Soleh mengingatkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat sudah diakomodir, yakni penegakan hukum terhadap terduga penista agama. Maka proses hukum itu itu harus dihormati.
"Apa yang jadi tuntutan jamaah sudah diakomodir harus dihormati.
Kedua, peserta aksi damai mari luruskan niat ini untuk perjuangan bangsa Indonesia. Kita harus menghindari kekerasan. Kami harap aksi dijalankan dengan niat yang tulus," harapnya.
Oesman Sapta sependapat dengan Ketua DPD RI bahwa aksi 212 tidak boleh melebar ke mana-mana. Ia menegaskan aksi tersebut harus dalam kerangka Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Tidak ada sayap-sayap yang membakar dari belakang. Saya sepakat dengan DPD, tulus, ikhlas, harus ada di hati anak bangsa. Jangan karena sesuatu kita cari keuntungan dalam kesempitan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Ahok Klaim Tidak Intervensi Penegak Hukum
Redaktur : Tim Redaksi