Ketua MPR Dorong Bank Indonesia Secepatnya Terapkan Rupiah Digital

Rabu, 23 Februari 2022 – 15:28 WIB
Ketua MPR RI memberikan keynote speech dalam seminar Fenomena Robot Trading, Aset Kripto, dan Sistem Pembayaran di Indonesia, Selasa (22/2). Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung upaya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk mempercepat persiapan pengadaan mata uang rupiah digital di tanah air.

Termasuk mempercepat persiapan penerbitan rupiah digital dan implementasi digitalisasi pengelolaan mata uang rupiah.

BACA JUGA: Bamsoet Sebut Tiga Gap dalam Digital Trading di Indonesia, Apa Saja?

Bamsoet juga mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk menghentikan sementara izin robot trading.

Selain itu, melakukan transformasi melalui ketetapan peraturan dan perundang-undangan baru yang lebih menjamin kepastian hukum bagi para investor maupun konsumen.

BACA JUGA: Simak Catatan Bamsoet Terkait Kripto, Pajak, Kepastian Hukum, dan Konsumen

Sebaiknya, istilah robot traiding tidak lagi dipakai untuk menghindari persepsi yang keliru mengenai paradigma ekonomi digital. Misalnya, kehadiran digital trading dan aset kripto.

Jika dicermati lebih dalam, akar persoalan dalam implementasi dua bisnis digital tersebut bersumber dari kesenjangan atau gap.

BACA JUGA: Lantik Pengurus Kodrat Bali, Bamsoet Punya Harapan terhadap Tarung Derajat

Di antaranya, kesenjangan pengambil kebijakan dengan masyarakat, yaitu digital society, yang begitu cepat meluas akibat online lifestyles.

Sementara itu, infrastruktur pengaturan dan pembinaan berbasis digital belum siap.

"Kesenjangan digital literatif (pemberian pemahaman) yang masih kurang dari pengambil kebijakan terhadap masyarakat dan kesenjangan tindakan perlindungan konsumen antara pelaku industri dengan peraturan yang disiapkan untuk aktivitas bisnis dari regulator,'' ucap Bamsoet.

Tiga kesenjangan tersebut berinteraksi secara bersamaan dalam masyarakat sehingga mengakibatkan persoalan apa dan bagaimana menjalani bisnis di dunia digital menjadi semrawut.

Hal tersebut dikatakan Bamsoet saat memberikan keynote speech dalam seminar Fenomena Robot Trading, Aset Kripto, dan Sistem Pembayaran di Indonesia di Jakarta, Selasa (22/2).

Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan, dengan memahami sebagian akar persoalan dalam implementasi bisnis ini, pihaknya bisa melihat fenomena digital trading dan aspek kripto dengan lebih jernih.

"Tingginya angka kapitalisasi dan besarnya jumlah investor dalam fenomena digital trading dan aset kripto harus dimaknai sebagai peluang dan potensi investasi untuk memajukan perekonomian nasional,'' ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, di satu sisi, berkembangnya ekonomi digital harus disikapi dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian.

Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital harus dapat dioptimalkan melalui penyempurnaan ekosistem digital yang meliputi sektor perbankan digital, industri teknologi keuangan (fintech), dan e-commerce sebagai sistem yang terintegrasi.

''Pertumbuhan ekonomi digital ini harus direspons dengan langkah strategis. Di antaranya, penataan regulasi untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen, dan sektor perpajakan," kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menuturkan, infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto, termasuk trading, perlu segera disiapkan.

Langkah ini membutuhkan partisipasi dan komitmen dari segenap pemangku kepentingan.

Khususnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk duduk bersama dan merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

"Saya menyarankan, sambil menunggu regulasi dan memastikan tidak rusaknya kepercayaan publik, perlu disiapkan Sanbox. Yaitu, menghimpun semua pelaku apa pun, lalu diberi pembinaan regulasi, transparansi, aturan bisnis, serta legalitas entitas. Bappebti perlu memikirkan penerapannya," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, langkah strategis lain adalah reformasi sistem pembayaran dalam kegiatan transaksi ekonomi digital.

Dalam mereformasi sektor keuangan, seruan Gubernur Bank Indonesia menjadi perhatian negara-negara G20 untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat dari makin luasnya penggunaan teknologi digitalisasi di sektor keuangan.

"Gagasan Bank Indonesia untuk merumuskan pembuatan mata uang digital atau rupiah digital perlu segera diterapkan karena sejalan dengan pemahaman G20 yang menekankan implikasi dari Central Bank Digital Currency terhadap sistem moneter dan keuangan internasional,'' kata Bamsoet.

G20 akan melanjutkan implementasi peta jalan sistem pembayaran lintas batas (G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments) untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, serta mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan. (mrk/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Ajak Masyarakat Giatkan Penangkaran Burung Langka lewat Ajang Ini


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler