jpnn.com - JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan sulit bagi ISIS atau kelompok radikal Islam lainnya untuk berkembang di Indonesia sepanjang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (4 Pilar) membentengi Bangsa Indonesia.
"Empat Pilar merupakan komitmen kita dalam berbangsa dan bernegara, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sulit bagi ISIS atau radikal Islam lainnya subur di Indonesia," kata Zulkifli Hasan, membuka diskusi publik "Indonesia Menolak Teroris, NKRI Harga Mati", di Gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/11).
BACA JUGA: KPK Ingatkan Jokowi-JK Laporkan Harta Kekayaan
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, 4 Pilar sudah final dan tidak perlu lagi berdiskusi soal alternatif bentuk-bentuk Kebangsaan Indonesia ini. "Termasuk soal hak asasi manusia (HAM)," tegasnya.
Dikatakannya, banyak kalangan Barat yang mengatakan Islam itu teroris, anarkis, bom bunuh diri dan tak berperikemanusiaan. "Saya bilang, jangan ajari kami soal HAM, karena Islam telah mengajarkan bagaimana kami memberi minum kucing yang sedang haus, apalagi manusia," ujar Zulkifli.
BACA JUGA: Gubernur Papua Mengeluh Keseringan Didatangi Tim Presiden
Di tempat yang sama, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan sebagai bangsa dan negara, Indonesia mengemban amanah agama dan kebangsaan. "Agama sebagai landasan membangun peradaban, dan amanah kebangsaan sebagai penegasan komitmen bersama untuk menolak kekerasan atas nama agama apapun di negeri ini," kata Said Aqil Siradj.
Karena itu lanjutnya, banyak negara Islam khususnya di Timur Tengah hancur akibat tidak mempunyai komitmen untuk menyelamatkan bangsanya. "Pertumpahan darah atas nama Islam termasuk yang dilakukan Islamic State Iraq and Suriah (ISIS) adalah memalukan sekaligus merontokkan peradaban Islam itu sendiri. Karena itu kita wajib mengawal dan menjaga NKRI," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Blusukan ke Lebak, Marwan Jajal Jembatan Rusak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekerasan Seksual Marak, LPSK Kritisi Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi