jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menegaskan, pemberitaan TV One yang menyebut PDIP mengusung kader PKI merupakan pembohongan publik.
Dikatakan, hal ini mencederai demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.
BACA JUGA: Komunitas Disabilitas Galang Dukungan untuk Prabowo-Hatta
"Pemberitaan Tv One bahwa Jokowi adalah komunis merupakan serangan yang sangat brutal. Sebagai media penyiaran yang bekerja untuk kepentingan publik, Tv One bukan hanya tidak mampu menjaga independensinya melainkan sekaligus mencederai jurnalisme yang sehat dan beradab," kata Sidharto dalam keterangan persnya kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (3/7).
Menurut politisi senior PDIP itu, para jurnalis Tv One pastilah tahu dan paham betul bahwa komunis di banyak negara secara substansial telah berubah. Komunisme lebih merupakan bungkus semata.
BACA JUGA: Maruarar Yakin Jokowi-JK Patahkan Dominasi PKS di Jabar
Tiongkok yang negara komunis pun telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya. Di Eropa Timur komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik.
"Jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai sebuah bangsa, telah tumbuh dengan budaya demokratis, yang menghargai kebebasan dan keberagaman dan sangat menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang terkandung dalam pendangan hidup dan menjadi ideologi negara, yaitu Pancasila," ujar politisi PDIP itu.
BACA JUGA: Tim Jokowi-JK: Kicauan Sherina Pas di Tengah Kegelapan Moral
Terkait dengan isu komunis yang dipaksakan tersebut, menurut Sidarto, Tv One dengan sengaja menyembunyikan berita mengenai Golkar dan Demokrat yang notabene pernah melakukan pertemuan dengan partai komunis Tiongkok juga. "Tapi, justru membuat framing berita yang agresif menyerang Jokowi sebagai komunis," ungkapnya.
Sidarto menegaskan bahwa Jokowi adalah muslim yang taat beribadah dan pemimpin yang berkepribadian Indonesia yang telah berkali-kali diperlihatkannya, baik sebagai walikota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, Sidarto meminta agar organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), PWI, dan IJTI untuk aktif menindak anggotanya yang nyata-nyata tidak mengindahkan kode etik jusrnalistik dan KPI untuk lebih peduli menjalankan fungsinya. "Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," tegasnya.
Ketua MPR meminta agar aparat hukum dalam hal ini pihak Polri untuk secepatnya menindak pelaku kebohongan yang notabene menggunakan frekuensi milik publik. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wafid Mengaku Tak Pernah Bahas Hambalang dengan Anas
Redaktur : Tim Redaksi