jpnn.com - jpnn.com - Polemik mengenai posisi Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan sebagai ketua dewan pembina organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), masih berlanjut.
Kali ini Ketua MPR Zulkifli Hasan urun pendapat. Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pejabat di lingkungan Polri memang tidak semestinya menjadi Pembina ormas.
BACA JUGA: Soal FPI-GMBI, Rizieq: Komisi III Cepat dan Tanggap
“Menurut Undang-undang kan nggak boleh karena dia aparat penegak hukum. Menurut UU Kepolisian, itu tak boleh. Kata pengamat begitu. Kalau memang UU melarang, ya tak boleh,” ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan sebelum menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (17/1).
Zul mengatakan, jika pejabat di kepolisian duduk sebagai dewan pembina ormas, maka bisa mengganggu kinerjanya sebagai aparat penegak hukum.
BACA JUGA: FPI dan GMBI Bertemu di Stadion Singaperbangsa...Adem
“Bayangkan kalau semua ormas minta pejabat kepolisian menjadi pembina, malah bisa mengganggu tupoksinya sebagai polisi,” kata Zul.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, banyak polisi mulai pangkat terendah sampai tertinggi yang diminta menjadi pimpinan ataupun pembina organisasi tertentu.
BACA JUGA: Polri Persilakan Perwiranya Jadi Pembina LSM
"Itu tidak masalah. Seperti di Jawa Barat jadi pembina GMBI juga tidak masalah," kata Rikwanto kepada wartawan di kompleks Monumen Nasional, Sabtu (14/1).
Diberitakan, kasus ini masih terus menjadi polemic di masyarakat. Sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz) menggelar aksi demonstrasi, kemarin (16/1).
Mereka mendesak agar ormas GMBI dibekukan. Aktivis muslim Tasikmalaya Ustaz Syamsuri berharap ke depan jangan sampai ada pejabat publik baik dari kalangan birokrasi atau militer ikut terjun menjadi pengurus atau pembina salah satu ormas.
“Sebab, biasanya keberadaan pejabat publik tersebut sering dimanfaatkan oleh ormas tersebut. Terlepas baik atau buruknya,” terang dia.
Kecuali, kata dia, pejabat publik itu sudah pensiun dari jabatannya atau tidak aktif menjabat. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Al-Mumtaz Desak GMBI Dibekukan
Redaktur & Reporter : Soetomo