jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta kepolisian tidak berlaku represif kepada mahasiswa yang bakal berdemonstrasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4) besok.
Misalnya, polisi tidak boleh memukul dan main tangkap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada Senin besok.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa 11 April, Mahfud MD Panggil Petinggi Badan Intelijen Polri
"Bukan digebuki atau ditangkapi. Kekerasan itu tidak boleh ada. Penangkapan hanya boleh kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana," kata Isnur kepada wartawan, Sabtu (9/4).
Menurut mantan asisten pembela hukum di LBH Jakarta itu, kepolisian harus memosisikan demonstran sebagai kelompok yang perlu diayomi, karena unjuk rasa itu hak yang dijamin oleh konstitusi.
BACA JUGA: Pesan Irjen Latif untuk Mahasiswa: Berunjuk Rasa dengan Tertib, Jangan Anarkistis
"Jadi, jangan sampai kemudian ada pikiran dan pandangan di kepolisian bahwa demonstrasi itu melanggar hukum," lanjut Isnur.
Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga meminta aparat negara tidak membuat langkah-langkah kontraintelijen menyikapi aksi mahasiswa Senin besok.
BACA JUGA: Mahfud Ingatkan Aparat yang Menjaga Demonstrasi 11 April, Tolong Dicatat!
Contohnya, dugaan aparat negara berpakaian nondinas untuk membuat kerusuhan saat unjuk rasa mahasiswa.
Isnur kemudian teringat peristiwa pembakaran Halte Sarinah pada 2020 ketika mahasiswa berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
"Jangan sampai ada orang yang membuat chaos dari aparat sendiri. Itu yang kami curiga dari kasus halte Sarinah dahulu. Itu, kan, bukan mahasiswa yang membakar," ungkap dia.
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, Senin besok.
Ada lima tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi pada Senin besok.
Pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berikutnya, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Selanjutnya, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi bekerja maksimal menstabilkan harga bahan pokok.
Setelah itu, mahasiswa mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng.
Terakhir, mahasiswa meminta Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria Ini Nekat Ancam Sopir Bus, Polisi Bergerak, Begini Jadinya
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan