jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (RPP Manajemen ASN) dilahirkan Oktober 2023.
Dengan RPP tersebut KemenPAN-RB berharap masalah honorer akan selesai, mengingat tenggat waktu sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 28 November 2023.
BACA JUGA: Mulai 2024, Rekrutmen CPNS & PPPK Lewat 2 Jalur, Ini 6 Poin Penting RPP Manajemen ASN
Namun, kelahiran RPP Manajemen ASN itu masih belum melegakan honorer khususnya kategori dua (K2) teknis administrasi dan teknis lainnya.
Ada kekhawatiran pemerintah hanya fokus kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
BACA JUGA: Polda Riau Gerebek Wabup Rohil dengan Wanita di Hotel, Reza Indragiri Sentil Kapolri
Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengungkapkan keraguannya atas niat pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer.
Beberapa tahun ini pemerintah lebih fokus kepada guru. Kemudian, nakes dan penyuluh.
BACA JUGA: BKH PGRI Dukung Masa Kontrak Kerja PPPK Dihapus, Desak Penerbitan SK Juni
"Pemerintah hanya fokus pada 3 jabatan itu seolah-olah negara ini hanya dihuni oleh masyarakat guru, kesehatan, dan penyuluh. Adilkah kebijakan pemerintah saat ini," cetus Udin, sapaan akrab ketum honorer K2 ini kepada JPNN.com, Senin (29/5).
Dia mengingatkan janji manis pemilu 2014 dan 2019, yang katanya mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas keadilan dan kesejahteraan. Faktanya banyak honorer K2 dan non-K2 yang sudah dirumahkan sejak awal 2021. Ironisnya, yang paling banyak dirumahkan adalah honorer teknis administrasi.
"Bagaimana mau menyejahterakan 200 juta lebih rakyat Indonesia, sedangkan orang-orang yang yang ada di sekitar wilayah pemerintah saja sudah tidak mampu untuk dilihat," cetusnya.
Dia melanjutkan RPP Manajemen ASN yang dibuat pemerintah saat ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 nanti, semoga bukan PHP alias pemberi harapan palsu.
Jika pemerintah memang serius mengangkat status honorer teknis administrasi dan teknis lainnya, Udin meminta ada formasi khusus untuk mereka.
"Semoga saja ada 0,1 persen untuk tenaga teknis agar kami tidak merasa golongan masyarakat nomor dua," ucapnya.
Udin lagi-lagi mengapresiasi kegesitan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam menyelesaikan bebannya sebagai pemimpin.
Berani membuat formula untuk menuntaskan guru honorer, meski ada kekurangan di sana-sini.
"Salut Mas Menteri Nadiem. Beliau layak dijadikan contoh bagi para pejabat," ucap Sahirudin Anto. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Gembira Buat ASN dan PPPK, Gaji Ke-13 Segera Cair
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad