jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Indonesian Crypto Consumer Association (ICCA) Rob Raffael Kardinal mendukung proses pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Sistem Keuangan (PPSK) dan mendorong implementasi UU PPSK.
Menurut Rob Rafael, ICCA mendukung agar pansel OJK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di industri keuangan, seperti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
BACA JUGA: Bamsoet Harap Pengurus ICCA dan PKHAKI Bangun Ekosistem Kripto yang Sehat
Selain itu, dia juga merekomendasikan OJK untuk melibatkan pandangan dari regulator aset kripto, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.
Namun, ICCA menekankan bahwa ini hanya sebagai pelengkap pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki pansel OJK.
BACA JUGA: SiCepat Ekspres Raih Penghargaan dari ICCA
"Kami mengharapkan proses pemilihan pansel OJK dilakukan secara transparan dan terbuka, tanpa ada intervensi politik atau kepentingan tertentu," kata Rob Rafael, dalam keterangannya, Rabu (29/3).
Rob Rafael mengatakan ICCA akan terus memperjuangkan kepentingan dan hak-hak para pelaku bisnis dan penggiat teknologi di ekosistem crypto, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan regulasi yang sesuai dengan dinamika industri ini.
BACA JUGA: Presiden CBC Beberkan Tantangan Berat yang Dihadapi DK OJK
Perhatian utama Rob Rafael adalah kehadiran Whisnutama, Komisioner GoTo yang merupakan pemilik dari Kripto Maksima, perusahaan pedagang fisik aset kripto.
Menurut Rob Raffael Kardinal, ini merupakan potensi konflik kepentingan yang serius dalam proses pemilihan pansel OJK.
"Kami berharap OJK dapat memastikan bahwa proses pemilihan pansel dilakukan secara transparan dan terbuka, tanpa ada intervensi politik atau kepentingan tertentu," ujarnya.
Dia pun memastikan ICCA berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem crypto di Indonesia. "Juga memastikan suara mereka didengar oleh regulator dan pemerintah," ucapnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh