Khawatir Urusan Guru Ditarik ke Pusat Picu Gejolak

Rabu, 28 November 2018 – 11:14 WIB
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, TARAKAN - Wacana pemerintah pusat dan DPR RI untuk menarik kewenangan pengelolaan guru ke pusat ditentang daerah. Tidak hanya kepala daerah, tapi juga guru-gurunya.

Mereka beralasan, bila guru ditarik ke pusat, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak terutama wilayah yang sudah sejahtera.

BACA JUGA: Mantan Murid Ajak 65 Guru Jalan - Jalan ke Luar Negeri

"Kalau dilihat dari sisi kesejahteraan memang akan menolong guru-guru yang kesejahteraannya minim tapi bagaimana dengan yang sudah sejahtera seperti Jakarta. Apa dijamin mereka mau," kata Kepala Sekolah SMPN 2 Tarakan Firny Napasti saat menerima tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Selasa (27/11).

Dia menilai, bila kewenangan ditarik ke pusat akan menimbulkan masalah baru. Sebab, daerah yang lebih mengetahui keberadaan gurunya. Apalagi data pokok kependidikan (dapodik) tidak update.

BACA JUGA: Nasib Madrasah, DPR: Jangan Biarkan Ada Kesenjangan

Firny yang juga juara 2 kepsek berprestasi tingkat nasional 2017 ini mencontohkan, jumlah guru PNS dan guru tidak tetap di SMPN 2 Tarakan dilaporkan ke pusat 54 orang. Namun, yang tercatat di Dapodik hanya 26.

BACA JUGA: Rp 1,4 Triliun untuk TPG 61 Ribu Guru Non-PNS SMA/SMK

"Ini kan lucu ya. Padahal kami selalu melapor tiap pekan untuk update data. Kalau hanya mengadalkan Dapodik, sementara datanya tidak update kan bahaya juga," ucapnya.

Di tempat terpisah, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengaku baru mendengar wacana tersebut. Bila ini benar terjadi, dia meminta pusat mengajak daerah untuk membahasnya dulu.

Dari sisi anggaran, lanjutnya, daerah mungkin tertolong. Namun, apakah guru akan menerima atau tidak, jadi masalah baru. Sebab, pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi saja jadi masalah.

"Saya harus mengetahui jelas apa sisi positif negatifnya bagi daerah bila guru ditarik ke pusat. Saya khawatir bila guru lebih patuh ke pusat dibanding daerah. Padahal dia mengabdi di daerah. Jadi kami maunya dibahas dululah antara pusat dan daerah," tandasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SMA/SMK Dikelola Pemprov, Guru Khawatir Dimutasi Jauh


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler