jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh disebut telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk bersama Partai Demokrat, dan PKS.
Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
BACA JUGA: Cak Imin Cawapres, Demokrat Tuding Paloh & Anies Berkhianat
Awalnya, ketiga ketua umum partai sepakat menyerahkan pilihan sosok cawapres kepada Anies Baswedan.
Namun, hal itu berubah setelah Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
BACA JUGA: Jika Duet Ganjar-Anies Terjadi, Demokrat - PKS Akan Merasa Dikhianati
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.
Riefky menyebutkan dirinya sebagai perwakilan Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan telah mengkonfirmasi soal Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
BACA JUGA: Ditolak Politikus Demokrat Jadi Cawapres Pendamping Anies, Yenny Wahid Singgung AHY
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh. Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Dia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," kata Riefky dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (31/8).
Dia juga menjelaskan Anies pernah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 yang Inti meminta secara resmi agar putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY itu bersedia untuk menjadi Cawapresnya.
"Namun, Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," jelasnya.
Tak hanya itu, pada hari yang sama Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol dan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Riefky.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra