Kinerja Jokowi-JK Masih Jauh Panggang dari Api

Selasa, 12 Desember 2017 – 07:48 WIB
Presiden Jokowi mengendarai motor trail saat menghadiri peluncuran program Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11). Foto Biro Pers Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di bidang ekonomi tak sesuai harapan dan keinginan masyarakat.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, kinerja Jokowi-JK masih jauh panggang dari api.

BACA JUGA: Kejar Ketertinggalan Infrastruktur dengan Alokasi Dana Besar

"Pemerintahan Jokowi-JK awal memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji ‘ekonomi meroket’ tersebut kami nilai masih jauh panggang dari api," kata Jazuli saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Publik "Evaluasi Capaian Ekonomi Jokowi-JK 2017 dan Proyeksi 2018" di Ruang Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12)

Namun dia mengakui banyak capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA: Industri Jasa Ekspedisi Terhambat Regulasi

"Namun sayangnya, infrasturktur itu telah membuat capaian ekonomi secara umum sangat rendah, terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," terang Jazuli.

Jazuli mengungkapkan, bahwa Fraksinya mencatat ada enam kekurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2017.

BACA JUGA: SMI Kucurkan Pinjaman Rp 2,77 Triliun ke Pemda

Pertama, saat ini kondisi ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Dimana pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah 5 persen per tahun.

"Angka tersebut jauh dari target pemerintah, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 sebesar 7 persen per tahun," kata Jazuli.

Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, ujarnya, pada gilirannya juga memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan," ungkapnya. Ini merupakan catatan kedua.

Catatan ketiga, ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata diikuti juga dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.

"Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan," terangnya.

Keempat, pemerintah dinilai oleh Fraksi PKS belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban.

Kelima, ujar Jazuli, pemerintah di tahun ini malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.

Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan.

"Akibatnya, ekonomi masyarakat pun tergerus oleh inflasi, terutama penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan," sesalnya.

Catatan terakhir, ucapnya, sektor fiskal turut memunculkan kekhawatiran, karena tingginya defisit.

Padahal, Indonesia baru saja memeroleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat.

"Tantangan sektor fiskal mengarah pada sulitnya menggenjot pendapatan di tengah-tengah belanja yang terus melonjak. Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi, sehingga membebani keuangan pemerintah ke depan," bebernya.

Maka dengan enam catatan evaluasi di atas, lanjut politisi asal Banten ini, Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan.

"Tahun 2018, ekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi nasional. Namun demikian, pemerintah diharapkan tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga-harga barang, yang berpotensi menekan daya beli," bebernya menambahkan. (dil)

 

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Jurus Fraksi PKS Berantas Narkoba


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler