JAKARTA - Insiden berdarah yang menimpa warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, mengusik kubu PDIP di DPRMereka mendesak agar Presiden SBY segera mengevaluasi kinerja para pembantunya yang bertanggungjawab langsung terhadap maraknya kekerasan berbasis agama
BACA JUGA: Ani Yudhoyono Ajak Istri Dukung Suami
"Diperlukan evaluasi terhadap kinerja Mendagri, Menteri Agama, dan Kepolisian," kata anggota Komisi VIII DPR Hayu R Anggara Shelomita saat menyampaikan sikap resmi fraksinya di Gedung DPR, Senayan, kemarin (7/1).Turut hadir Sidharto Danusubroto (Komisi I), Ganjar Pranowo (Komisi II), Eva Kusuma Sundari (Komisi III), dan Zuhairi Misrawi (DPP Baitul Muslimin Indonesia)
BACA JUGA: Muhaimin Tolak Sumbangan Pemulangan TKI
"Siapapun dia, menyembah apapun, sesat atau tidak, tetap berhak mendapat perlindunganMenurut Eva, kondisinya saat ini sudah darurat sehingga dibutuhkan langkah terbosan
BACA JUGA: PB Ahmadiyah Bantah Tidak Menjalani Aturan
Pemerintah, lanjut dia, harus membentuk tim investigasiTim itu bertugas melakukan penyelesaian menyeluruh agar tidak terus menjadi siklus yang berulang"Kalau SBY tidak bisa memimpin langsung setidaknya dilimpahkan ke Menkopolhukam Djoko SuyantoPokoknya jangan mekanisme normal lagi," tegasnya.Sidharto Danusbroto menambahkan sejak 16 September 2010, DPP PDIP sudah mendesak dicabutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang AhmadiyahKarena terbukti justru memicu banyak benturan di tengah masyarakatSelain itu, lanjut Sidharto, SKB tidak dikenal dalam hierarkis tata perundangan yang diatur UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang "UndanganPDIP mengusulkan agar itu di take over presiden menjadi perpres"Pada saatnya harus dibuat UU Kerukunan Agama untuk mewadahi keberagaman bangsa ini," tegas Sidharto.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mendesak pemerintah segera melakukan tindakan nyata atas insiden ini"DPR menunggu sikap pemerintah atas insiden ini," kata AnisMenurut Anis, ada dua hal yang harus dilihat pemerintah dalam insiden iniFaktanya, telah terjadi tindakan kriminal yang mengakibatkan jatuhnya korbanNamun, perlindungan aparat kepada korban ternyata masih lemah"Atas alasan apapun juga, tindakan kriminal tidak bisa dibenarkan," tegas Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera itu.
Insiden berdarah itu, dibumbui adanya pertikaian antar umat beragama antara Front Pembela Islam dengan AhmadiyahMuncul desakan agar kedua ormas tersebut dibubarkan.
Atas desakan itu Anis menilai, kewenangan untuk pembubaran tidak bisa gegabahAda konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragamaPembahasan atas posisi FPI ataupun Ahmadiyah harus melalui ketentuan UUD 1945"Tugas Kemenag dan Kemendagri itu membahas itu," katanyaAnis menegaskan, pemerintah harus segera memiliki tindakan atas insiden iniDia mengkritik pemerintah, karena tidak memiliki pencegahan sistematis atas insiden itu"Pelanggaran seperti ini tidak hanya atas agama," tandasnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menegaskan bahwa insiden berdarah itu mempertontonkan hal negatifTidak hanya media lokal, media internasional juga mempertontonkan insiden yang berlangsung antar warga itu"Ini citra buruk bagi demokrasi Indonesia," kata Pram.
Politisi PDIP itu menyatakan, tampak terlihat dalam insiden itu ketidakhadiran negaraDi saat rakyat butuh perlindungan, ternyata negara tidak muncul memberikan dukunganPadahal, secara konstitusi, negara dalam keadaan apapun harus melindungi siapapun warga negaranya"Pemerintah tidak bisa tinggal diam, seakan tidak terjadi apa-apa," kritiknya.
Dia menegaskan, harus ada tindakan nyata dari pemerintahJika dibiarkan, hal ini bisa menjadi contoh negatif bagi kelompok lainBisa jadi, akan ada tekanan terhadap kelompok minoritas lain di Indonesia"Kalau ada sidang internasional ini akan sangat merugikan," ujarnya mengingatkan(pri/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Polisi Australia Sambangi Bareskrim
Redaktur : Tim Redaksi