jpnn.com, BATAM - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan, ada empat catatan krusial yang menyebabkan Batam menempati posisi ketiga terendah secara nasional dalam kinerja pemerintah pada tahun 2015 lalu.
Mulai masalah minimnya ruang terbuka hijau hingga data tidak sinkron.
BACA JUGA: Pelayanan Medis Poli Rawat Jalan di RSUD Batam Kembali Normal
"Catatan kritis ada empat. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red) menilai empat itu benar-benar jeblok pada tahun (2015, red) itu," kata Amsakar, Rabu (16/8) siang.
Dia menjabarkan empat catatan tersebut, pertama jumlah penduduk secara keseluruhan dengan jumlah rumah penduduk yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk hal ini, Amsakar menyebutkan, rumah-rumah yang tak memiliki umumnya adalah rumah liar. "Bagaimana kita nak berikan IMB," ucapnya.
BACA JUGA: Anggaran Dipangkas Banyak Program Batal Dibangun
Kedua, yakni rasio aset Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang belum bersertifikasi. Menurutnya, menanggulangi hal ini, pihaknya akan membenahi kesalahan lama dengan cara sistem data. "Kami akan catat asetnya di setiap OPD (organisasi perangkat daerah, red) yang ada. Kami sudah mulai benahi ini," imbuhnya.
Amsakar menyebutkan, minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Batam menjadi sorotan ketiga Kemendagri. Bahkan, sambungnya, untuk kasus ini Batam dapat skor nol.
BACA JUGA: Banyak Pasien Kecewa dan Pulang dari RSUD Batam, Ternyata Ini Penyebabnya
Dia menerangkan, persoalan ini bukan hanya faktor internal Pemko Batam, namun juga terkait instansi lain yang berhak atas lahan di Batam, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Yang belum punya sertifikat, sekarang kami sudah lakukan sistem data, yang salah satunya mencatat aset yang ada di setiap OPD yang ada. Kami sudah benahi itu. Kami butuh support instansi lain (BP Batam, red), RTH ini cerita lahan, fasum maupun fasos. Beda dengan daerah lain yang hanya dikelola pemerintah daerahnya," jelasnya.
Masalah keempat yang dipersoalkan Kemendagri adalah data antar-OPD yang berkenaan dengan jumlah penduduk Batam dengan penduduk miskin yang sudah terakomodir dengan program pemerintah. "Datanya tak matching, makanya ini jadi catatan juga," katanya.
Menurut Amsakar, kendati persoalan tersebut terjadi bukan pada era kepemimpinan dirinya bersama Wali Kota Muhammad Rudi, tetap ia akan menjadikan catatan penting utuk diperbaiki.
"Terutama untuk OPD teknis yang terkait empat catatan itu, untuk melakukan terobosan untuk perbaikan. Ini akan saya agendakan dalam rapat internal kami agar perbaikan ke depan," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, tingkat kinerja pemerintah daerah tak lepas dari instansi atau OPD teknis. Maka dari itu, dia berharap Pemko Batam selektif memilih pemimpin OPD. "Harus orang yang mumpuni. Kalau harus mengangkat, memberhentikan pilih yang bisa mendukung program pimpinan (walikota dan wakil walikota, red)," ucapnya.
Ditanya apakah ada rekomendasi OPD yang mempunyai kinerja rendah, Nuryanto mengatakan belum menerima laporan dari komisi terkait. Namun dia mengharapkan agar yang punya kinerja rendah dievaluasi. "Kalau nilainya 50 dari standar 100, ini bisa jadi pertimbangan wali kota," tegasnya.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seludupkan Narkoba di Anus, WN Malaysia Diciduk di Pelabuhan Ferry Batamcenter
Redaktur & Reporter : Budi