jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Abdulhamid Dipopramono menyesalkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang hingga kini tak kunjung mengumumkan para tersangka pelaku pembakar hutan yang menyebabkan bencana asap, baik perorangan maupun perusahaan.
“Harusnya jika sudah diketahui dan terbukti pelakunya, segeralah diumumkan ke publik. Itu hak publik untuk mengetahui. Apalagi publik sudah banyak dirugikan akibat kebakaran hutan tersebut,” kata Abdulhamid melalui siaran persnya, Rabu (28/10).
BACA JUGA: Dari Amerika, Jokowi Langsung ke Daerah Terdampak Asap
Dia menilai kebakaran hutan kali ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah Indonesia, baik dilihat dari luasan maupun durasi terjadinya, dan sudah menimbulkan banyak korban meninggal dunia. Belum lagi pengaruhnya terhadap perekonomian. Sampai-sampai, Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pun harus dipercepat akibat asap yang terus mengepul.
Abdulhamid juga menyebut energi bangsa banyak tersedot untuk menangani penyebab dan dampak bencana kebakaran/asap. Padahal jika tidak ada kebakaran ini maka energi, waktu, dan biaya bisa untuk percepatan pembangunan dan hal-hal yang strategis lainnya.
BACA JUGA: Kejagung Belum Menyerah Kejar Anak Buah Yasonna Laoly
Diakuinya, UU KIP memang ada pasal yang mengatakan bahwa suatu informasi publik tidak boleh disampaikan atau diberikan ke publik apabila dikhawatirkan jika diberikan akan mengganggu proses penegakan hukum. Seperti yang tencantum di dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Namun jika proses itu sudah selesai, informasi hasil penegakan hukum harus disampaikan ke publik.
BACA JUGA: Petkuq Meheuy, Para Penjaga Benteng Paru-Paru Bumi
“Dalam konteks penegakan hukum pembakaran hutan ini kan tidak rumit, pelakunya bisa segera diketahui dan ditetapkan, sehingga harus segera diumumkan," tegasnya.
Pengumuman siapa para pelaku pembakaran ke publik sangat penting karena akan mengobati rasa kesal dan marah publik yang telah terkena dampak dari ulah mereka. Publik sudah dibuat menderita, sehingga selain pertolongan-pertolongan darurat yang mereka butuhkan, mereka juga butuh layanan psikologis dalam bentuk pengumuman bahwa pemerintah sudah menetapkan dan kemudian mengumumkan para pelaku pembakaran tersebut.
“Tapi kenapa pemerintah tidak mau mengumumkan para pelaku pembakaran. Ada apa? Akibatnya akan mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah, khusunya Kementerian LHK dan aparat keamanan. Publik menjadi berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ini bisa menurukan kepercayaan (trust) publik kepada pemerintah,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arzetti Bilbina Bakal Buka-bukaan Hari Ini
Redaktur : Tim Redaksi