KIP: Rekening Gendut Dokumen Terbuka

Selasa, 08 Februari 2011 – 14:46 WIB

JAKARTA --  Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan, informasi data 17 nama pemilik dan besaran rekening perwira Polri yang diminta oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah dokumen terbuka dan dapat diakses oleh publikPutusan ini dibacakan dalam sidang sengketa informasi di ruang sidang lantai 4 Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/2).

 Dalam putusanya, majelis komisioner  yang diketuai oleh Ahmada Almsyah Saragih, didampingi dua anggota majelis Henny S Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon mengabulkan seluruh permohonan ICW, dan menyatakan informai 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaranya nilainya yang telah dikategorikan wajar sesuai dengan pengumuman oleh Mabes polri pada tanggal 23 juli 2010, merupakan informasi terbuka.

”Amar putusan memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Ahmad Alamsyah Saragih membacakan amar putusan.

Majelis Komisioner juga membatalkan keputusan termohon (Mabes Polri) tentang penolakan untuk memberikan 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang dikategorikan wajar

BACA JUGA: Dilaporkan Lagi, Jefferson Tak Gentar

Majelis juga memerintahkan Mabes Polri untuk memberikan informasi 17 nama pemilik dan besaran rekening anggota Polri tersebut dalam jangka waktu 17 hari kerja.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menyatakan dalil termohon yang menolak memberikan informasi berdasarkan pasal 10 A Undang-Undang No 25 tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang no 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) yang pada intinya meminta semua pihak merahasiakan informasi yang bersumber dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK, tidak memadai untuk dijadikan sebagai dasar penolakan
Pasalnya, menurut majelis, dalam persidangan tidak terungkap konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka.

Majelis juga menyatakan bahwa membuka informasi nama dan besaran nilai rekening tidak terbukti dapat mengungkap rahasia pribadi, sebagaimana dimaksud  pasal 17 hurup h angka 3 UU KIP

BACA JUGA: Akhirnya Buyung Tinggalkan Gayus

”Karena pasal 18 ayat 2 UU KIP menyatakan bila yang bersangkutan adalah pejabat publik maka pasal 17 hurup h tidak berlaku,” kata Majelis hakim dalam pertimbanganya.

 Sementara itu, penolakan dengan alasan UU KIP pasal 17 a, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat menggangu proses penyelidikan dan penyidikan juga tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.  Ini lantaran para pemilik rekening telah pernah diperiksa secara internal oleh Mabes Polri, dan kemudian rekening tersebut dinyatakan wajar
(kyd/jpnn)

BACA JUGA: Adang Gencar Bela Istrinya

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Terdakwa, Jefferson Dilaporkan Lagi ke KPK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler