jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino mengatakan, ada baiknya pemilihan kepala daerah tingkat Bupati dan Walikota tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat, tetapi dikembalikan ke wewenang DPRD.
Untuk pemilihan gubernur, di setuju tetap dilaksanakan langsung oleh rakyat (Pilkada langsung).
BACA JUGA: Politisi PDIP Diusir Paspampres
Nah, untuk meminimalisir politik uang dalam pemilihan kepala daerah lewat DPRD, Girindra menyarangkan pelibatan lebih dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.
Sedangkan menanggapi kekhawatiran bahwa Pilkada lewat DPRD akan kental unsur politis, misalnya dikendalikan kekuatan politik tertentu, Girindra tak terlalu risau.
BACA JUGA: Mendagri Siap Beri Masukan ke Tim Transisi
"Saya kira rakyat sudah cerdas, dan lebih banyak masyarakat sipil yang akan mengawasi (Pilkada di DPRD)," ujar Girindra Sandino, Senin (8/9) menanggapi pembahasan polemik RUU Pilkada.
Selain itu, masih kata dia, lebih baik anggaran Pilkada Bupati atau Walikota dialokasikan untuk program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas misalnya program kerakyatan layaknya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Pintar atau untuk menciptakan lapangan kerja.
BACA JUGA: Username di SSCN untuk Daftar CPNS Menggunakan NIK
"Kasihan, banyak pemuda-pemudi lulus sekolah dan kuliah tetap saja menganggur," tandasnya, seperti dikutip Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN). (ald)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Pilkada Sudah Dibahas 10 Kali Masa Sidang DPR
Redaktur : Tim Redaksi