jpnn.com, JAKARTA - Polemik dalam tubuh Partai Persatuan Pembanguna (PPP) antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy belum juga selesai.
Kuasa hukum PPP kubu Djan Faridz, Neshawaty Arsyad SH, MH, CIL mengatakan bahwa seharusnya Menkumham langsung mengesahkan PPP kepengurusan Djan Faridz begitu MA mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana permohonan Pengesahan Pengurusan PPP yang diajukan pada 28 Oktober 2015.
BACA JUGA: Djan Faridz Minta Pengadilan Perintahkan Menkumham Eksekusi Putusan MA
"Yang dizolimi itu bukan Djan Faridz-nya, umat PPP. Yang mengemban amanah Djan Faridz. Jadi yang dizolimi itu amanahnya. Berat lho itu tanggung jawabnya sama Tuhan," kata Neshawaty dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (14/8).
Oleh karenanya, PPP kubu Djan Faridz mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Jakarta dan permohonan eksekusi digelar pada Rabu (9/8).
BACA JUGA: Tepat Dana Banpol Diberikan ke Kubu Romi
Melalui upaya hukum tersebut, PPP Djan Faridz meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan keputusan Mahkamah Agung secara sempurna dan benar.
"Kita ke pengadilan ini meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan keputusan Mahkamah Agung secara sempurna dan benar," kata Djan Faridz.
BACA JUGA: Sengketa PPP Belum Berkekuatan Hukum Tetap
Menurutnya, proses peradilan itu terjadi sebab putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 504K/TUN/2015 diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Menkumham.
Djan Faridz juga mengaku siap melakukan langkah hukum jika putusan MA tersebut tidak segera dilaksanakan.
"Siapa itu yang tidak melaksanakan itu? Menteri. Kalau dia tidak segera melakukan, lawyer (kuasa hukum) saya pasti akan mengajukan gugatan hukum," ujar Djan Faridz. (Jlo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Rapimwil Serentak, Daerah Solid Mendukung Djan Faridz
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh