jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan.
Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
BACA JUGA: Hingga Akhir 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor
Kepala BKIPM Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam menegakkan kedaulatan Indonesia.
Menurutnya kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini bisa diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.
BACA JUGA: KKP Terus Kampanyekan Gemarikan
“Ini merupakan upaya kami dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina di Jakarta, Selasa (15/1).
Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster.
“Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kami menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambah Rina.
BACA JUGA: Hingga November 2018, KKP Tangani 134 Kasus Illegal Fishing
Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.
“Kami tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” tandas Rina.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lewat Harkannas, KKP Ajak Kaum Millennial Cinta Makan Ikan
Redaktur & Reporter : Yessy