KKP Periksa Kapal Ikan Jepang di ZEEI Laut Sulawesi

Senin, 20 Mei 2019 – 19:13 WIB
Kapal perikanan asing ilegal yang berhasil ditangkap. Foto dok humas KKP

jpnn.com, JAKARTA - Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal perikanan asing (KIA) yang berasal dari Jepang  FV. Shofuku Maru No.8 (619 GT) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada Jumat (17/5).

“Proses penghentian dan pemeriksaan awal dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 yang dinakhodai oleh Capt. Hasrun atas kecurigaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman.

BACA JUGA: KPK Geledah Kantor Dirjen PSDKP KKP, ini Respons Bu Susi

Agus menuturkan saat dilakukan pemeriksaan awal di laut, kapal ditemukan tidak mengibarkan bendera manapun, baik bendera Jepang maupun bendera Indonesia, sebagaimana ketentuan pelayaran internasional. 

Selain itu, dibagian depan kapal ditemukan bagian-bagian alat tangkap pancing longline yang tidak disimpan di palka.

BACA JUGA: KPK Endus Dugaan Korupsi Proyek Kapal di Kementerian Bu Susi

“Atas dasar temuan awal tersebut, maka FV. Shofuku Maru No. 8 dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Agus.

Saat berada di Pangkalan PSDKP Bitung, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Tim KKP dan Satgas 115.

BACA JUGA: Kasus Penyelundupan di Laut Didominasi Benih Lobster dan Kepiting Bertelur

Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap Nakhoda FV. Shofuku Maru No. 8, kru kapal, serta perwakilan agen kapal di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan fisik kapal juga dilakukan baik alat tangkap, muatan kapal, serta ruang-ruang kapal lainnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan maraton selama dua hari, Tim KKP dan Satgas 115 menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti awal yang cukup untuk menduga kapal tersebut melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," jelas Agus.

Sementara itu, Staf Khusus Satgas 115 Yunus Husein menambahkan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal pancing longline diperlukan setidaknya 20 orang Anak Buah Kapal (ABK), sementara saat ini FV. Shofuku Maru No. 8 diawaki oleh delapan orang. 

Selain itu, untuk alat tangkap longline juga dioperasikan di bagian belakang kapal, sementara saat pemeriksaan di laut, bagian-bagian alat tangkap ditemukan di bagian geladak depan kapal, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup adanya peristiwa penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Nakhoda KP. Hiu 05 menyampaikan kepada Nakhoda FV. Shofuku Maru No. 8 untuk melanjukan perjalanan dengan 2 (dua) catatan penting dalam bentuk peringatan tertulis, yaitu: (1)  harus mengibarkan bendera kapal serta bendera negara yang dilintasi sebagaimana ketentuan pelayaran internasional, serta; (2) menyimpan alat tangkap di dalam palka selama melakukan pelayaran di perairan Indonesia.

Ketentuan mengenai penyimpanan alat tangkap bagi kapal perikanan asing yang melintas di perairan Indonesia terncantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“UU Perikanan mengatakan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka," tandas Agus.(chi/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp30,8 miliar di Jambi


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler