jpnn.com - JAKARTA – Batalnya moratorium ujian nasional (unas) masih menjadi sorotan.
Sejumlah organisasi guru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lampu hijau penghentian sementara ujian tahunan itu.
BACA JUGA: Jokowi di Luar Negeri, Nasib UN Masih Menggantung
Alasannya pemerintah diminta fokus membenahi infrastruktur dan layanan pendidikan di daerah dulu.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti bahkan menyebutkan, selama ini unas belum mampu menjadi alat pengukur kualitas pendidikan.
Dia menegaskan klaim Wapresi Jusuf Kalla bahwa unas dapat mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan tidak terbukti.
BACA JUGA: Bila UN Tetap Dilaksanakan, Kemdikbud Pakai Sistem UNBK
Dia menuturkan akan berkirim surat langsung kepada Jokowi supaya moratorium unas disahkan.
’’Secara pedagogis (kependidikan, red) unas justru membuat pembelajaran dan pengajaran kering,’’ tutur dia di Jakarta, seperti diberitakan Jawa Pos.
Sebab siswa sejak kelas VII SMP atau X SMA sudah berpikir bagaimana untuk lulus unas. Sehingga mata pelajaran lain yang tidak diujikan dalam unas dinomorduakan bahkan ditinggalkan.
Retno berharap pemerintah pusat mengembalikan kewenangan penilaian siswa kepada guru atau sekolah.
Sementara itu pemerintah pusat fokus untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Supaya layanan merata, baru setelah itu unas bisa dijalankan.
Pertimbangan berikutnya adalah sebagian besar guru di Indonesia sudah tidak bangga dengan hasil unas.
BACA JUGA: Kemendikbud Pasang Target Dulang Emas di IJSO Belanda
Guru SMAN 13 Jakarta itu mengatakan, hilangnya kebanggaan itu karena mereka melihat sendiri kecurangan pelaksanaan unas.
Mulai dari penyebaran kunci jawaban antarsiswa, soal bocor saat pengiriman, dan kecurangan-kecurangan lainnya.
Menurut Retno sepanjang unas dilaksanakan oleh pemerintah pusat, potensi kecurangan tetap ada. Sebab rantai prosesnya begitu panjang dan melibatkan banyak pihak.
Berbeda ketika ujian akhir dibuat oleh masing-masing guru, hanya ada dua pihak yang terkait. Guru dan siswa saja.
Jajaran Kemendikbud sampai sekarang belum menjelaskan detail persiapan unas 2017. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menjelaskan, masih akan dilakukan sejumlah rapat lagi.
Sebelumnya Totok menjelaskan rencana mengubah unas menjadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) ada manfaat positifnya.
Diantaranya memasukkan butir soal esai. Dengan butir soal esai itu, siswa dilatih untuk menjalani proses belajar tingkat lanjut (high order thinking). (wan/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Kucurkan Dana Rp 5 Miliar untuk Laptop
Redaktur : Tim Redaksi