JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa dirinya, istri dan anaknya tidak akan mencalonkan diri sebagak calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang masih harus dipertanyakanSebab, demokrasi tetap membuka setiap orang untuk mencalonkan ataupun dicalonkan.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens, menyatakan, semua pihak memang semestinya menghormati pernyataan SBY yang tidak akan membangun dinasti politik
BACA JUGA: Menteri dari Parpol Picu Korupsi
Masalahnya, kata Boni, komitmen politik tidak bisa diukur sebatas dengan kata-kata dan pernyataan sajaDosen FISIP UI yang tengah menempuh pendidikan doktoral di Berlin, Jerman itu menegaskan, pernyataan SBY itu bukan berarti menutup hak politik keluarga dan kerabatnya
BACA JUGA: Dilapori, KPK Selidiki Kolusi Fadel
Sebab, setiap tiap orang punya hak yang sama dalam demokrasiPersoalannya, kata Boni, demokrasi bekerja dengan standar dan ukuran yang transparan dan dapat diterima umum
BACA JUGA: Belum Ada Panwaslu, Baliho Marak
"Kualitas dan legitimasi publik adalah ukuran paling mendasar," ucapnya.Menurutnya, yang tidak diperbolehkan dalam demokrasi adalah merekayasa orang yang tak berbobot untuk menduduki jabatan penting baik di pemerintahan ataupun institusi politik hanya karena menjadi bagian dari keluarga penguasaBoni menegaskan, ikatan keluarga bukan determinasi yang demokratis dalam politik
Faktanya, kata Boni, selama ini kerabat SBY juga menduduki jabatan strategis termasuk di partai politik"Barangkali perlu ada penjelasan yang masuk akal mengapa selama ini ada anggota keluarga SBY yang memegang jabatan strategisKalau karena kualitas, ya silahkan dipaparkan kualitasnya agar masyarakat yang belum melihat kualitas keluarga SBY tidak bingung lagi," cetusnya.
Karenanya, imbuh Boni, sah-sah saja bagi keluarga SBY untuk bersaing di Pilres asalkan memang memiliki kualitas dan legitimasi"Jadi kalau mengacu kepada pernyataan Presiden SBY, sah-sah saja istri dan anak beliau menjadi calon presiden asal memenuhi dua syarat tadi, kualitas dan legitimasi publik," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Gandeng Perusahaan Produk Kecantikan
Redaktur : Tim Redaksi