Klarifikasi BHD, Kunci Pengungkap Kasus Gayus

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Pramono Anung, menegaskan bahwa negara tidak mungkin memberikan toleransi terhadap upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak manapun"Dalam perspektif tersebut di atas, saya tidak sepakat dengan pernyataan Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat jadi Kapolri, yang menyatakan jika kasus mafia pajak Gayus Tambunan dibuka ke publik akan menggoyang stabilitas politik dan keamanan nasional," tegas Pramono, di lobi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).

Apapun logika yang dipakai untuk mengaburkan substansi pelanggaran hukum skandal mafia pajak ini, lanjut Pram, negara harus mengungkapnya secara transparan

BACA JUGA: KPK Mulai Selidiki Kasus Gayus

Sementara, menyikapi berbagai pertimbangan politis yang disampaikan BHD kepada Benny Kabur Harman, Pram menyebut itu harus dibahas secara resmi oleh Komisi III DPR.

"Komisi III DPR harus segera memanggil BHD untuk memberikan keterangan, terkait pernyataannya seperti disampaikan kepada BennyKlarifikasi BHD jadi kunci penting, untuk mengungkap siapa saja pihak yang selama ini melindungi Gayus Tambunan," desaknya.

"Begitu leluasanya seorang Gayus dalam status sebagai tahanan, bahkan masih bisa pelesiran ke luar negeri dengan bebasnya, itu indikasi bahwa memang ada sesuatu di belakang Gayus, dan penegak hukum harus membongkarnya," imbuh mantan Sekjen PDIP itu.

Keterangan BHD itu, menurut Pram lagi, sangat penting guna membuka tabir, siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan pajak selama ini

BACA JUGA: Babul Khoir: Bukan 12.000, Tapi Hanya 500 Napi

Termasuk soal pihak yang melindungi dan pihak yang selama ini mengucurkan dana untuk keperluan pelesiran Gayus.

"Selama ini sikap kepolisian masih samar-samar, bahkan terkesan menutup-nutupi kasus Gayus, atau bahkan nyaris membiarkan kasus ini jalan di tempat," tegas Pram lagi(fas/jpnn)

BACA JUGA: Denny Akui Berhubungan dengan Istri Gayus

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anis Matta: Ada Menteri Dibidik untuk Di-reshuffle