jpnn.com, NEW YORK - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan Indonesia memiliki tiga kontribusi untuk bisa mewujudkan rencana Strategis PBB untuk Kehutanan 2017-2030.
Adapun ketiga strategi itu, yakni pelaksanaan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, implementasi multi usaha kehutanan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial.
BACA JUGA: Selamat, KLHK Raih Penghargaan Nomor 1 BerAKHLAK Nilai Harmonis
Hal itu diungkakan langsung oleh Agus pada hari pertama sidang 18th session of the United Nations Forum on Forests (UNFF18) di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (8/5).
“Sebagai rumah bagi hutan hujan terluas ketiga di dunia, Indonesia sangat mementingkan pemanfaatan hutan secara lestari,” kata Agus dalam siaran persnya, Rabu (10/5).
BACA JUGA: KLHK Tangkap Perusak Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Mangkol
Rencana Strategis PBB untuk Kehutanan (United Nation Strategic Plan for Forests/UNSPF) menargetkan enam tujuan kehutanan global dan 26 target terkait yang ingin dicapai pada 2030 secara sukarela.
Target tersebut termasuk meningkatkan luas hutan 3% di seluruh dunia yang setara dengan 120 juta hektare.
BACA JUGA: Investigasi dan Mitigasi Kapal MT Kristin, PIS Berkoordinasi dengan KNKT & KLHK
Agus menjelaskan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan inisiasi Indonesia yang sejalan dengan Perjanjian Paris.
Melalui agenda ini, sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (FOLU) dirancang akan mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan emisinya.
Dia mengatakan serapan karbonn bisa berkontribusi 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2030.
Agenda FOLU Net Sink 2030 menekankan upaya penguatan tata kelola hutan untuk mengakselerasi berbagai aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim di sektor kehutanan, termasuk memperkuat penghentian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan, melaksanakan restorasi ekosistem, dan menjalankan pengelolaan hutan lestari.
Melalui skema ini, pemanfaatan hutan tidak lagi terfokus hanya pada pemanfaatan hasil hutan kayu dan mengoptimalkan potensi hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan jasa lingkungan.
Multi usaha kehutanan diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi hutan.
“Konfigurasi bisnis baru kehutanan ini telah mulai dilaksanakan. Multi usaha kehutanan berarti mengelola sumber daya hutan dengan dengan bisnis yang lebih beragam, termasuk pangan, energi terbarukan, ekowisata, agroforestri, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan,” papar Agus.
Kontribusi ketiga Indonesia adalah mengimplementasikan program Perhutanan Sosial, yang telah diimplementasikan melalui 5 skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengen selalu berpegang pada aspek kelestarian hutan.
Dalam sidang tersebut, Delegasi Indonesia juga menjelaskan tentang aksi-aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pelestarian, dan mempromosikan pengelolaan hutan lestari.
“Aksi yang dilakukan menegaskan pentingnya pendekatan kemitraan multi pihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” kata Agus. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IKPP Meraih Penghargaan Mitra KLHK Terbaik 2023
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian