jpnn.com, JAKARTA - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan dengan signifikan. Karhutla pada 2015, memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia untuk melakukan langkah pencegahan agar tidak terulang kejadian serupa.
Saat itu, Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin dan menangani langkah-langkah penyelesaiannya di lapangan.
BACA JUGA: Indonesia dan Austria Perkuat Implementasi Lisensi FLEGT
"Saat ini bisa dirasakan hasilnya, selama dua tahun dan masuk tahun ketiga, tidak ada lagi transboundary haze (kabut asap lintas batas), tidak ada karhutla yang signifikan atau yang berarti. Dengan demikian, kami berhasil menangani hal itu. Upaya ini atas kerja keras semua pihak,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat peluncuran Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast), di Jakarta, Rabu (4/7).
Bertepatan dengan pelaksanaan ajang olahraga se-Asia, Asian Games ke-XVIII, tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, diharapkan sistem informasi melalui SMS blast ini, mampu memberikan edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan karhutla yang ada di daerah mereka, terutama yang berada di kawasan pelaksanaan ajang ini dan daerah sekitarnya, seperti Provinsi Riau, dan Jambi.
BACA JUGA: Pembunuh Gajah Bunta di Aceh Timur Akhirnya Terungkap
KLHK menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), meluncurkan Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast).
Hal ini dirasa perlu dilakukan melihat peningkatan penggunaan ponsel pintar di masyarakat, sehingga penyampaian informasi lebih efektif dan langsung bisa diakses oleh masyarakat.
BACA JUGA: Pengelolaan Hutan Bersama Bermanfaat Nyata Bagi Kelestarian
Disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya, kehadiran sms blast ini sebagai bagian dari sistem informasi, dan teknologi yang membuat langkah-langkah pengendalian karhutla semakin sistematis dan instrumen kerjanya lebih modern.
“Jadi dengan sms blast ini, kita mengangkat lagi dan lebih mendorong lagi kepedulian masyarakat, juga sebagai early warning system (sistem peringatan dini), serta untuk menambah gairah masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungan, khususnya dari karhutla,” kata Siti Nurbaya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mencegah karhutla.
“Saya sungguh-sungguh percaya bahwa masyarakat kami sangat intens dan gandrung pada informasi. Terima kasih dan penghargaan tinggi untuk semua pihak yang telah berupaya bersama untuk menangani dan mengurangi karhutla dengan terus menerus memperbaiki sistem untuk pencegahan dan langkah-langkah mengatasinya,” ujar Menteri Siti.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menyediakan sistem penyebarluasan informasi pengendalian karhutla. “Saya mengucapkan terimakasih kepada operator yang menyediakan layanan sms blast secara gratis. Jadi layanan ini tidak berbayar,” kata Rudi.
Dia menambahkan, Kemenkominfo akan mendukung akses jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah rawan karhutla yang termasuk blind spot (titik buta). Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kemenkominfo bisa melakukan intervensi kebijakan dengan menyediakan akses informasi pengendalian karhutla yang dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran.
“Nanti bisa diperiksa, hutan yang sering kebakaran itu, ada tidak yang berdampingan dengan daerah yang ada dalam Perpres No. 131 Tahun 2015, kemudian nanti desa yang terdekatnya disana akan kami bangun Base Transceiver Station (BTS),” tutur Rudi.
Acara hari ini, menurut Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, I.B. Putera Parthama, merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara KLHK dengan Kemenkominfo pada tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Melalui peluncuran sistem informasi ini, masyarakat dapat mengenal dan lebih familiar sistem deteksi dini karhutla, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pencegahan karhutla dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Putera.
Putera menambahkan, program ini juga merupakan lanjutan dari sistem peringatan dan deteksi dini karhutla yang telah lebih dulu diluncurkan pada tahun 2015, yang dapat dimonitor melalui laman sipongi.menlhk.go.id.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Pejabat Eselon I lingkup KLHK dan Kemenkominfo, pejabat yang mewakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Restorasi Gambut (BRG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Mabes TNI, Mabes POLRI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi se-Indonesia.
Di samping itu, hadir pula enam operator penyedia layanan komunikasi (provider) yang terlibat dalam kerjasama ini yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo, PT. XL Axiata, PT. Hitchison 3 Indonesia, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Gelorakan Pengurangan Sampah Kantong Plastik
Redaktur : Tim Redaksi