jpnn.com, JAKARTA - KLHK melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tahun ini, ancaman karhutla tidak hanya terjadi pada areal gambut di Sumatera dan Kalimantan saja.
Karhutla terjadi juga pada kawasan gunung di Jawa, seperti di Sindoro, Sumbing, Ciremai, Merbabu, dan Bromo Tengger Semeru.
BACA JUGA: Sudah 1,3 Juta Warga Menikmati Perhutanan Sosial
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan upaya penanggulangan karhutla di wilayah Jawa terkendala pada keterbatasan sumber air dan medan pegunungan.
Oleh karena itu, pemadaman udara menggunakan helikopter menjadi pilihan untuk mendukung pemadaman dari darat.
BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Setujui Realokasi Anggaran KLHK 2018
“Salah satu upaya pencegahan, pemantauan hotspot (titik panas) yang bisa menjadi indikator kejadian karhutla, meskipun tidak semua hotspot berarti kebakaran. Hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 80% harus segera dilakukan pengecekan lapangan atau groundcheck untuk memastikan terjadi kebakaran atau tidak," ungkap Raffles.
Upaya pencegahan, menurut Raffles, menjadi prioritas dalam pengendalian karhutla. Berbagai upaya dapat ditempuh misalnya melalui deteksi dini hotspot, patroli pencegahan karhutla, dan juga sosialisasi penyadartahuan masyarakat.
BACA JUGA: 98 Negara Sepakat Hapus Penggunaan Merkuri
Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi KLHK dalam menanggulangi karhutla.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi menambahkan bahwa KLHK telah membentuk Masyarakat Peduli Api, atau lebih sering disebut MPA.
Masyarakat yang direkrut sebagai anggota MPA, dibekali pemahaman tentang dampak karhutla dan pelatihan mengenai pengendalian karhutla, baik pencegahan maupun pemadaman.
“Masyarakat bisa terlibat secara aktif, dengan memantau hotspot melalui website www.sipongi.klhk, kemudian melakukan pengecekan lapangan dan melaporkan kepada Manggala Agni atau aparat terkait lainnya. Masyarakat juga dapat melakukan pemadaman dini menggunakan peralatan sederhana yang dimiliki”, tambah Djati.
Pada kesempatan tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan dari pendengar melalui telepon dan pesan singkat (SMS).
Mereka umumnya mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla, dan pengenaan sanksi bagi pelaku yang memberi efek jera. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan, karena pemerintah tidak dapat menangani sendiri.
"Dengan kerjasama yang baik dan dukungan para pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, karhutla yang terjadi baik di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga di wilayah Jawa dapat diatasi dan dikendalikan. Selain itu, perlu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla," pungkas Raffles. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi IV Puji Kinerja KLHK dalam Tangani Karhutla
Redaktur & Reporter : Natalia