jpnn.com - JAKARTA - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih perlu menjelaskan kepada rakyat alasan mendukung Pilkada dikembalikan ke pola lama yakni di serahkan ke DPRD seperti tertuang dalam RUU Pilkada.
Tak itu saja, mereka juga perlu membeberkan mudarat dari Pilkada Langsung. Demikian dikatakan Dekan Fisip Universitas Al Azhar Jakarta Damayanti MA dalam Dialog Pilar Negara MPR bertema "Qoa Vadis Pilkada" di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 15/9).
BACA JUGA: Mendagri Sebut SBY Setuju Pilkada Langsung sebagai Ketum Partai
"Kalau mudarat dari Pilkada Langsung yang menjadi pertimbangan mereka merevisi RUU Pilkada sebaiknya dibuatkan matriksnya," kata Damayanti, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN).
Dengan begitu, rakyat ujarnya bisa menilai dan mempertimbangkan resiko Pilkada Langsung yang selama 9 tahun diterapkan di Indonesia.
BACA JUGA: SBY Ogah Terlibat Politik Keras
Menurutnya, dengan dilaksanakan sistem pilkada langsung menjadikan pemimpin lebih dekat dengan rakyat, dan rakyat merupakan bagian langsung dari proses demokrasi lima tahunan itu.
Rakyat pun tambah Damayanti merasakan langsung terhadap apa yang disebut sebagai pesta demokrasi tersebut.
BACA JUGA: Terima Rp 250 Juta, Ketua DPP PKB Mengaku Itu Uang Pinjaman
"Kalau tidak, rakyat tak merasa memiliki pemimpinnya karena tidak terlibat secara langsung, dan sekaligus tidak ada proses pendidikan demokrasi untuk rakyat," katanya. (dem)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Tolong Ketua DPP PKB Urus Proyek di PDT
Redaktur : Tim Redaksi