jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik semakin terang-terangan menunjukkan keberatannya atas pengangkatan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI definitif.
Ia mengancam tidak akan menghadiri rapat pimpinan dewan yang diundang oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi siang ini.
BACA JUGA: Politikus PKS: Kerja FPI Bukan Hanya Demo Ahok
Rapim tersebut beragendakan pembahasan pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif. Karena saat ini, mantan Bupati Belitung Timur itu masih berstatus Plt Gubernur.
"Saya tidak akan hadir," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini saat dihubungi, Kamis (13/11).
BACA JUGA: Walikota Bima Arya Tolak Kebijakan Jokowi
Alasan Taufik tidak akan hadir dalam rapim tersebut karena undangan Rapim yang dikirim oleh Prasetyo dianggapnya dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, Taufik mengklaim ia dan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) DKI tidak akan mengirimkan pimpinan atau pun perwakilannya ke Rapim tersebut.
"Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi. Undangan itu kita persoalkan, karena tidak sah," kata Ketua KMP DKI ini.
BACA JUGA: JK: Kalau Enggak Gitu, Bukan FPI Namanya
Meski tidak hadir, Taufik mempersilahkan Ketua DPRD DKI mengadakan Rapim pembahasan pengangkatan Ahok. Namun dimatanya, Rapim itu tidak sah karena hanya dihadiri oleh pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Dimata Taufik, DPRD tidak berhak memutuskan pengisian kekosongan jabatan gubernur. Menurutnya, yang berhak menentukan siapa pengganti Joko Widodo adalah Presiden RI yang diwakilkan oleh Kemendagri.
"Pelantikan itu terjadi setelah ada keputusan presiden. Pengangkatan gubernur oleh presiden bukan oleh DPRD. Saya nggak tahu kalau ada ketentuan baru pelantikan oleh DPRD. Yang melantik kan Menteri Dalam Negeri, atas nama presiden, forumnya mungkin paripurna DPRD," pungkasnya. (rus/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK: Antisipasi Macet, Tanya Ahok Saja
Redaktur : Tim Redaksi