jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berbagi kekuasaan dalam penetapan struktur alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Jika dalam pemilihan pimpinan pakai sistem paket, untuk alat kelengkapan mereka memutuskan lewat musyawarah dan mufakat.
Hasilnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura yang tergabung dalam KIH juga mendapat jatah pimpinan alat kelengkapan. Begitu juga PPP yang hingga kini masih disibukkan konflik dualisme kepemimpinan.
BACA JUGA: Jokowi Dilantik, Polri Kerahkan 22 Ribu Personel
"Tadi rapat gabungan fraksi dan kelompok pimpinan fraksi-fraksi MPR. Semua berjalan sopan, saling memahami dan demokratis. Ada dua acara, pertama pembagian pimpinan badan secara aklamasi diterima oleh semua fraksi," kata TB Hasanuddin, Sekretaris Fraksi PDIP di MPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/10).
Di antara struktur alat kelengkapan MPR itu, Badan sosialisasi diketuai FPDIP, wakilnya Gerindra, Golkar , PAN dan Nasdem. Badan Kajian Ketatanegaraan diketuai DPD dengan wakil PKS, PPP, Gerindra dan PDIP. Sedang Badan Penganggaran ketuanya Golkar,wakil PKB, Demokrat, DPD dan Hanura.
BACA JUGA: Tunda Penambahan, Komisi di DPR Tetap Sebelas
"Kedua rapat persiapan pengucapan sumpah presiden dan wapres , semua setuju karena sudah sesuai MD3 dan tatib," jelasnya. (Fat/jpnn)
BACA JUGA: Semua Fraksi di MPR Bulat Sukseskan Pelantikan Presiden
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyerang Jokowi Ditantang Sodorkan Bukti
Redaktur : Tim Redaksi