jpnn.com, JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai salah satu organsasi kepemudaan menunjukan sikap kritis terhadap sejumlah kasus korupsi yang terjadi belakangan ini.
Salah satunya terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.
BACA JUGA: Reaksi BP KNPI soal Akun IG Penghina Raja Malaysia, Pelakunya WNI?
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membantu Polda Kalbar mengusut tuntas korupsi yang terjadi di sana.
"Saya meminta agar kasus korupsi di Dinas PUPR Kalbar untuk segera dituntaskan, tangkap orang-orang yang terlibat," ujar Haris Pertama dalam keterangannya, Jumat (8/1).
BACA JUGA: KNPI Sebut Pembubaran FPI Sebagai Kado Terburuk dari Pemerintah
Kasus ini sendiri sejak awal ditangani oleh Polda Kalbar. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa September 2020 lalu.
Menurut Haris, para penegak hukum harus bergerak cepat supaya kasus tersebut bisa tuntas segera.
BACA JUGA: Indeks Pembangunan Pemuda Jabar Meroket, KNPI Beri Penghargaan kepada Ridwan Kamil
"Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Saya juga mendesak KPK untuk ikut memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara," tegasnya.
Haris menuturkan, sejauh ini sudah ada 27 saksi yang diperiksa Ditreskrimsus dalam kasus dugaan korupsi di BP2TD Mempawah dan proyek jalan di Tabas, Kabupaten Sambas.
"Segera tangkap orang-orang yang terlibat. Jangan sampai kasus korupsi ini mencoreng citra penegak hukum Indonesia," pungkas dia. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan