JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bawah kepemimpinan Ahmad Doli Kurnia terus bersafari ke para tokoh maupun lembaga-lembaga negaraTujuannya, tak lain untuk berdiskusi sekaligus mencari solusi atas beragam persoalan di negeri ini.
Bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Rabu (1/6), KNPI menyambangi kantor Komisi Yudisial (KY) di bilangan Kramat, Jakarta Pusat
BACA JUGA: Demokrat Segera Paksa Nazaruddin Pulang
Dalam pertemuan itu, Doli yang didampingi Sekjend KNPI, Pahlevi Pangerang dan beberapa pengurus lainnya, membahas berbagai hal menyangkut kondisi hukum di tanah air kita.Saat mengawali pembicaraan dengan komisioner KY, Doli menyatakan, salah satu kegagalan era reformasi hingga saat ini adalah dalam hal pembangunan hukum kita
Ditegaskannya, nyaris tak ada lagi kewibawaan hukum di negeri ini
BACA JUGA: Habibie Enerjik, Mega Teteskan Air Mata, SBY Papar Survei
Doli pun menyebut sejumlah kasus yang membuat prihatin lantaran nilai-nilai kebenaran dan keadilan tak lagi diutamakanDoli mencontohkan kasus bailout Bank Century, mafia pajak, dan kasus-kasus besar lainnya yang seolah sirna begitu saja
BACA JUGA: BPKP Diminta Minimalisir Isu Pusat dan Daerah
"Yang salah bisa seenaknya saja bebas dan mengatakan dirinya tetap benar," imbuhnya.Yang juga membuat miris, lanjut Doliadalah praktik makelar kasus (markus), transaksi perkara, hingga intervensi politik terhadap proses peradilanDoli khawatir ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan mmeicu masyarakat menggunakan logika sendiri dan main hakim sendiri"Sehingga negara kita ini seolah-olah tanpa hukum," urainya.
Karenanya dalam pertemuan itu KNPI berharap agar KY semakin aktif dalam menindak hakim nakal demi mengembalikan kewibawaan hukum"Khususnya bagaimana agar KY menciptakan hakim-hakim yang kredibel, profesional, dan memiliki integritas tinggi," pintanya.
Atas saran dan pendapat KNPI itu, Ketua KY Erman Suparman memberi respon positifDijelaskannya, terdapat tiga substansi hukum yakni memberi rasa keadilan, kepastian dan manfaat
"Sayangnya di Indonesia saat ini hukum jauh dari ketiga substansi ituMasyarakat seakan tidak pernah mendapat keadilanSetiap keputusan hukum pun tidak serta merta dapat dijalankan sehingga akhirnya tidak ada kepastian, dan akhirnya hukum tidak mempunyai manfaat buat rakyat," ujar Erman.
Diakuinya, saat ini budaya suap, gratifikasi, maupun praktik percaloan kasus dan intervensi politik memang sudah masuk begitu dalam ke wilayah peradilanNamun Erman juga mengkritik masyarakat yang biasa menyuap pejabat ataupun penegak hukum.(dms/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syamsul Arifin Siap Diperiksa Kejati Sumut
Redaktur : Tim Redaksi