jpnn.com, JAKARTA - Penilaian masyarakat terhadap citra baik institusi Polri kini mulai memudar. Hal tersebut dikarenakan mencuatnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang diduga melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Terobosan perlu segera dilakukan oleh Kapolri Jenderal Sigit demi membangun kembali citra Polri di mata masyarakat dan terutama dengan menindak tegas jajarannya yang kedapatan membeking kejahatan, seperti perjudian (303), narkotika, dan yang lainnya.
BACA JUGA: 3 Kapolda Diduga Terseret Pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri Merespons Begini
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama berpendapat bahwa Kapolri sudah sesuai dengan jalurnya atau on the right track, sehingga orang nomor satu di Kepolisian itu telah berupaya kembali mengangkat citra Polri di mata masyarakat.
“Kapolri sudah benar ya, sudah tegas, sikapnya baik, telah mengangkat kembali marwah citra Polri secara on the track,” ujar Haris.
BACA JUGA: Kiai Said Aqil Minta Polri Jujur Tangani Kasus Kematian Brigadir J
Namun, untuk mengetahui siapa saja oknum-oknum yang dikatakan oleh Kapolri akan ditindak tegas karena terlibat sebuah kejahatan, Sigit harus benar-benar memerangi kejahatan tersebut.
“Minimal masalah 303 yang diserukan Kapolri, yakni perang terhadap 303,” ucap Haris.
BACA JUGA: Sebaiknya Polri Segera Menahan Putri Candrawathi, Kamaruddin Punya Kecurigaan Begini
Menurutnya, Kapolri harus menangkap bandar besar dari kejahatan itu, lalu diperiksa. Hal itu untuk mengetahui siapa yang beking kejahatan tersebut. Kalau perlu diberikan hukuman seberat-beratnya.
“Bandar-bandarnya ditangkap, setrum, suruh ‘nyanyi’ atau ngomong siapa bekingnya selama ini. Nggak mungkin bandar nggak ada beking, itu harus dibuka. Kalau tidak ancam hukum mati para bandar tersebut, selesai,” tegasnya.
Dia menuturkan, yang dilakukan Kapolri dalam memberantas mafia kejahatan, Polri harus menangkap semua mafia. Baik itu mafia perjudian, narkotika, maupun mafia tanah.
“Tangkap semuanya, karena kalau membuka tabir mafia ini kan geng. Ada mafia, ada geng. Dalam membuka geng itu, tangkap satu suruh ‘nyanyi’ periksa serius, pasti kebuka semua tabirnya,” kata Haris.
Namun, untuk menjalankan tugas Sigit sebagai Kapolri dalam menangkap semua mafia kejahatan, menurut Haris, harus dibantu oleh masyarakat dan semua elemen bangsa.
“Jadi Kapolri ini musti dibantu oleh masyarakat, harus dibantu oleh seluruh elemen bangsa ini, karena nggak bisa seorang Kapolri sendiri membenahi sebuah institusi, nggak bisa,” ucapnya.
Haris melihat, sekarang ini Kapolri ingin mengembalikan citra Polri agar polri kembali dipercaya oleh masyarakat.
“Maka kita harus bantu. Pak Kapolri harus terima masukan. Misalnya ada hotline, seperti lapor langsung ke Kapolri itu dilakukan saja. Tapikan selama ini, itu sudah dibentuk, namun kan tak berfungsi. Sekarang yang membaca Hotline itu siapa? Atau misalkan pak Kapolri memegang nomor Hotline itu, jadi dia bisa tahu tentang keadaan penegakkan hukum yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Haris berharap, Sigit dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat dan elemen bangsa.
"Pelibatan berbagai elemen masyarakat dan elemen bangsa menjadi hal mutlak dalam membangun citra Polri yang sedang suram. Selain itu, pelibatan ini juga bermanfaat dalam pemberantasan mafia kejahatan yang sedang viral menciderai tubuh Polri", jelas Haris.
Lebih lanjut Haris menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar turun langsung bentuk tim khusus.
"Presiden RI Joko Widodo sebagai orang nomor satu atau puncak dari pemerintahan RI harus membentuk tim khusus yang bisa membantu Kapolri Listyo Sigit dalam menjalankan visi misinya yang hari ini menginginkan citra Polri kembali dihargai oleh masyarakat Indonesia. Karena saat ini dirasakan citra Polri hancur, oleh karenanya Polri merupakan simbol penegakkan hukum, maka negara ini akan menjadi negara gagal jika tidak membangun citra Polri ini. Jadi jangan gara-gara institusi Polri, nantinya Indonesia dianggap negara gagal oleh negara-negara luar,” pungkas Haris. (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif