JAKARTA - Ide format ulang koalisi yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disarankan untuk tidak hanya melakukan evaluasi kepada partai pendukungSBY bersama Demokrat juga perlu melakukan evaluasi di internal sendiri
BACA JUGA: BPN Klaim Landreform di Era SBY Lebih Sukses
Ini karena, lemahnya pondasi awal koalisi juga mempengaruhi terjadinya perbedaaan pendapat antara Demokrat dengan sejumlah partai koalisi.Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi di ruang fraksi Partai Demokrat, kemarin (14/3)
BACA JUGA: Yahudi di Indonesia Targetkan Lobi Israel di 33 Provinsi
Hal yang paling mendasar dari kebijakan itu adalah posisi Demokrat dan SBY membangun koalisi berbasis jumlah dukunganBentuk koalisi ini, dibangun dengan konsep adanya kontrak politik Presiden SBY dengan pimpinan parpol
BACA JUGA: Syamsul: Saya Masih Terhormat, Belum Dipecat
Konsep tersebut sudah salah kaprahRumusan koalisi Presiden hanya bisa dibangun dengan anggota kabinetnya di level eksekutifSementara, di level parlemen, koalisi seharusnya dibangun antar fraksi"Di koalisi antar parlemen, loyalitas bisa ditumbuhkan melalui perumusan kebijakan bersama," kata Totok.Menurut Totok, Setgab hanyalah solusi jangka pendek pemerintahan saat ini demi mengefektifkan koalisiNamun, Setgab menjadi tidak efektif karena mengkooptasi hak anggota dewan sebagai wakil rakyatTerlebih lagi, Setgab juga mengkooptasi hak koalisi parlemen dalam sebuah parlemen informal"Dalam koalisi parlemen, pemimpin adalah partai suara terbanyak," ujar Totok menyinggung kepemimpinan Partai Golkar dalam Setgab.
Anggapan partai koalisi bahwa mereka bermitra dengan Presiden SBY, bukan dengan Demokrat adalah salahNamun, jika melihat konteks koalisi saat ini, pandangan semacam itu tidak salahKarena itu, SBY bersama Demokrat harus mempertegas kontrak koalisi, tidak hanya berdasar hal-hal yang normatif"Harus ada wilayah yang jelas," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saat Mustopa menegaskan bahwa kontrak politik dalam koalisi pasti akan diperbaruiMenurut dia, posisi setgab nantinya akan menjadi tegas sebagai sarana hubungan dan perdebatan pandangan antar anggota koalisi"Kontrak barunya apa, bahwa koalisi itu juga di parlemen," kata Saan.
Menurut dia, anggapan bahwa Demokrat hanya mengejar kuantitas dukungan koalisi juga tidak salahIni karena, Demokrat berkeinginan agar koalisi berjalan efektifPraktek yang kerap terjadi di parlemen, bahwa pemerintah selalu terganjal kebijakannya di level legislatif"Kita memahami realita bahwa yang tidak bisa berjalan itu di parlemen," kata dia.
Jika dibilang setgab kurang efektif, Saan menyatakan ke depan harus ada konsep suara mayoritas dalam pembahasanDalam usulan angket pajak misalkan, perdebatan antar partai pasti tidak menemui titik temuKarena itu, harus ada jalan akhir dengan konsep voting demi mendapatkan pandangan akhir di setgab. "Kalau empat (partai) setuju, dua tidak, masa harus mengalahIni yang harus diatur," tandasnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yahudi di Indonesia Ingin jadi Agama Resmi
Redaktur : Tim Redaksi