Koh Ahok Mangkir, Begini Tanggapan DPRD Bekasi

Kamis, 22 Oktober 2015 – 23:00 WIB
Basuki Tjahja Purnama. foto: Dok/JPNN.com

jpnn.com - BEKASI - DPRD Kota Bekasi menyambut 'ancaman' Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang memersilahkan Pemkot Bekasi menutup tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, yang selama ini menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat Jakarta. 

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Sholihin, pernyataan Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut justru bagus. Karena dengan penutupan Bantargebang, Bekasi tidak akan rugi. 

BACA JUGA: Bukan untuk Pamer, Beginilah Cara Ahok Menginspirasi Masyarakat

"Kalau dia (Ahok, red) bilang 'tutup aja', ya malah bagus. Kami tidak rugi kalau itu ditutup. Justru DKI Jakarta yang bakal bingung akan menaruh sampah di mana nantinya," ujar Solihin dalam pesan elektronik yang diterima, Kamis (22/10).

Meski begitu, Solihin tidak ingin berpolemik terlalu jauh menanggapi pernyataan Ahok tersebut. Menurutnya, saat ini yang terpenting permasalahan diselesaikan terlebih dahulu. Bahwa Pemprov Jakarta telah melanggar sejumlah aturan dalam Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Bantargebang. Bahkan pelanggaran tersebut telah sangat merugikan Kota Bekasi.

BACA JUGA: Kang Emil Balas Sindiran Koh Ahok soal Sungai Epicentrum

Menurutnya, dalam setahun Kota Bekasi memang memeroleh Rp47 miliar dari Pemprov DKI. Namun nilai tersebut tidak seberapa bila dibanding dampak sosial dan kesehatan masyarakat sekitar. 

"Banyak dari mereka yang terkena ISPA akibat sering menghirup aroma sampah yang menyengat. Bahkan warga kini tak lagi bisa menggunakan air tanah untuk dikonsumsi. Air tanah di sana sudah tidak dapat dikonsumsi warga setempat. Mereka sudah banyak beralih ke air galon dan hanya mendapat kompensasi Rp200 ribu. Masuk akal tidak?" ujarnya.

BACA JUGA: Soal Usulan Kenaikan Tunjangan Rumah Dinas Anggota Dewan, Ini Tanggapan Ahok

Karena itu politikus PPP Kota Bekasi ini menilai, Ahok semestinya memenuhi panggilan DPRD Kota Bekasi. Sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

"Kami Komisi A akan tetap memanggil Ahok dan jangan banyak berbicara di media. Kalau sudah ada pemanggilan harus datang, jangan sampai tidak datang. Hadapi dong, sudah banyak kerugian yang kami alami. Untuk konteks penimbangan aja kami enggak pernah diikutsertakan," ujar Solihin.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadishub DKI Bakal Tindak Tegas GrabCar Lamborghini


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler