jpnn.com, BLITAR - Puluhan petani menolak proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 yang akan dilakukan Pemkot Blitar, Jatim.
Mereka beralasan, alih fungsi lahan pertanian produktif sangat merugikan.
BACA JUGA: Ahok Minta Pemilih Tak Percaya Omongan Anies
Puluhan petani penggarap di Kelurahan Tanggung itu memasang dua papan berisi penolakan pembangunan.
Kedua papan ini, ditancapkan di pintu masuk area proyek yang telah dimulai sejak Rabu kemarin.
BACA JUGA: Makam Bekas Wali Kota Surabaya Turut Terancam
Para petani ini berharap tidak ada aktivitas pembangunan karena lahan ini masih dalam sengketa dengan Pemerintah Kota Blitar.
Bahkan, para ibu-ibu juga menaiki sebuah mesin alat berat, yang digunakan pihak proyek untuk meratakan areal persawahan.
BACA JUGA: Anies Ingin Selamatkan Warga Jakarta dari Penggusuran
Menurut Kusriyanto, salah satu petani, pembangunan gedung di lahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Undang Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan bisa diancam pidana.
"Sekitar 40 orang sebagai petani penggarap, menggantungkan hidupnya pada lahan seluas sekitar 3 hektar ini. Apalagi masih terus menghasilkan produksi beragam tanaman pangan. Di sekitar lokasi juga telah dibangun saluran irigasi pertanian," kata Kusriyanto.
Sementara itu, Pemkot Blitar tetap akan meneruskan proses pembangunan gedung SMPN 3 Kota Blitar.
Menurut Samanhudi, Walikota Blitar, pemkot menempuh jalur hukum jika ada penolakan dari para petani penggarap.
Pasalnya, pembangunan sekolah tersebut berdiri di lahan aset Pemerintah Kota Blitar, yang saat ini sedang digarap oleh petani Kelurahan Tanggung. (pul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soni Pastikan Tidak Ada Penggusuran Jelang Pilkada
Redaktur & Reporter : Natalia