jpnn.com, JAKARTA - Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya TNI Samsul Rizal menyebut pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi keutamaan bagi Indonesia.
Hal itu karena posisi IKN saat ini mendekat ke ancaman konflik di utara. Meski Indonesia tidak terlibat langsung, tetapi efek dan dampak konflik akan memengaruhi kawasan.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Mengalokasikan Rp 35,45 Triliun untuk IKN di 2024, Ini Perinciannya
Samsul Rizal menganalisis ada tiga proyeksi ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN. Pertama, militerisasi pulau di Laut China Selatan (LCS) oleh Tiongkok. Kedua, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketiga, ketegangan di Taiwan.
"Perpindahan ibu kota membawa Center of Gravity (CoG) Indonesia mendekat ke berbagai proyeksi ancaman yang ada di Utara. Tidak secara langsung terlibat, tetapi efek dampak dari konflik itu akan mempengaruhi,” ujar Marsdya Samsul Rizal dikutip dari siaran pers.
BACA JUGA: Guru PPPK Siap Daftar Pindah IKN, Pak MenPAN-RB & BKN Tolong Pertimbangkan
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertema "Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan IKN berbasis The Smart Defense and Security 5.0” di Jakarta, Rabu (3/4).
FGD tersebut dibuka oleh Kepala Otorita IKN Prof Bambang Susantono sekaligus menjadi pembicara kunci (keynote speaker).
BACA JUGA: Ternyata Ini Motif Perampokan dan Pembunuhan di Malang
Narasumber FGD lainnya ialah Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI Jonni Mahroza, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Agria Ramdhan, Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas Bogat Widyatmoko, hingga Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Samsul Rizal.
Samsul Rizal menjelaskan bahwa saat ini konflik telah mengalami peralihan dan memasuki peperangan generasi kelima yang menekankan pada aksi militer non-kinetik, seperti rekayasa sosial, mis-informasi, serangan siber, dan artificial intelligence (AI) yang sepenuhnya otonom.
Konsep Revolution Military Affairs (RMA) yaitu perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional.
"RMA bukan hanya penggunaan teknologi mutakhir di dalam sistem militer, melainkan melibatkan adanya perubahan mendasar dalam doktrin dan organisasi yang sesuai dengan perubahan tersebut," ucapnya.
Adapun konsep smart security and smart defense, dari sisi smart security adalah penerapan teknologi informasi, combat cloud, operasi lintas medan dan fusi (penyatuan).
Sementara dalam aspek smart defense terdiri dari informasi, penginderaan, serangan, dan komando. Implementasinya adalah akuisisi kekuatan utama yang dapat menghasilkan efek deterrence merupakan hal krusial.
Alutsista yang diakuisisi harus harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif. Penggunaan alutsista yang yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alutsista.
"Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alutsista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggaran dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal,” tuturnya.
Samsul Rizal menjelaskan pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia.
"Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,” ujarnya sembari menyebut biaya untuk teknologi ini membutuhkan anggaran besar.
Kemudian, sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis, di mana SDM militer perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0.
Smart defense juga mengintegrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. Untuk implementasi Pertahanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Indarto memaparkan aspek keamanan di IKN yang disebut sebagai pemolisian harmoni.
Dia mengatakan dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan. Karena ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.
Menurut Indarto, pemolisian harmoni merupakan pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, di mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing.
"Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakat dengan konteks masalahnya,” kata Brigjen Pol Indarto.
Kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN menurutnya ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya untuk pelayanan kepolisian, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum.
"Semua teknologi high tech,”ujarnya. Dia juga mendorong untuk membangun teknologi mandiri tidak tergantung pada vendor luar negeri karena terkait dengan data dan keamanan data.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam