jpnn.com, JAKARTA - Penegakan disiplin partai berlaku bagi seluruh anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, tanpa pengecualian. Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
Penegasan ini dikemukakan Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun SH MH melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (20/10/2022).
BACA JUGA: Komarudin Watubun Sebut Otsus Papua Kebutuhan yang Mendesak, Begini Alasannya
Komarudin menegaskan hal itu untuk menanggapi atas pemberitaan yang menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal dicalonkan dan dideklarasikan sebagai calon presiden.
"Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Komarudin Watubun.
BACA JUGA: Komaruddin Watubun: Pemimpin Jangan Sekali-kali Berbohong
Watubun juga menyebutkan sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan, sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar Pranowo untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada ketua umum.
Dia juga menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Beri Sinyal Siap Jadi Capres 2024, PDIP: Jelas, nih
“Menurut kami, tidak ada pelanggaran disiplin organisasi,” ujar Watunun.
“Mari kita simak, pernyataan Mas Ganjar ketika diwawancarai secara ekslusif oleh stasiun televisi BTV tanggal 18 Oktober 2022,” ujar politikus senior PDI Perjuangan ini.
"Pewawancara bertanya: Jadi kapan (Mas Ganjar) dideklarasikan sebagi calon Presiden?
Ganjar: Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai-partai cukup percaya dengan saya?
Pewancara: Tapi Pak Ganjar siap?
Ganjar: Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?
Kemudian Mas Ganjar juga menjelaskan posisinya sebagai anggota partai yang harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.
Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara.”
Menurut Watubun, kalau menyimak dengan cermat wawancara tersebut, maka tidak ada pelanggaran organisasi.
“Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi,” ujar Watubun.
Lebih lanjut, Watubun mengatakan kalau memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemberitaan media, maka tak hanya Mas Ganjar, pernyataan media atau jawaban kader-kader PDI Perjuangan sangat berdisiplin dalam menjaga dan menghormati keputusan Kongres V.
“Sebagai contoh coba kita simak perrnyataan Ketua DPR RI Mbak Puan (Puan Maharani) sebagaimana diberitakan sebuah surat kabar nasional pada tanggal 23 September 2022.
“Mbak Puan mengatakan, ‘kalau ada yang mau saya jadi Presiden, ya alhamdulilah. Tetapi mekanisme dan wewenang pencalonan ada di tangan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan’,” ujar Watubun.
Watubun mengajak kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk tetap berdisiplin dalam mengawal keputusan-keputusan partai dan menunggu saatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri memutuskan yang terbaik bagi Indonesia ke depan.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari