jpnn.com, TUAL - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun merasa prihatin karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Tual, Maluku Tenggara, pada triwulan ketiga 2017 belum cair.
Hingga kini, pencairan dana dari pemerintah pusat tersebut belum menemui titik terang.
BACA JUGA: Sampaikan Pesan Bu Mega, Hasto Minta Kader Aktif Sapa Warga
Menurut pria yang karib disapa Bang Komar itu, kepala daerah seharusnya menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut.
Pasalnya, pendidikan merupakan salah satu syarat utama membentuk sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.
BACA JUGA: PDIP Pastikan Terus Bersama Jokowi
“Jika ini diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan dikelola dengan baik tentu akan berdampak pada peningkatan SDM di Maluku," kata Komarudin saat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Kota Tual, Maluku Tenggara, Senin (30/10).
Saat ini, proses pencairan dana BOS diatur langsung oleh Pemprov Maluku.
BACA JUGA: Megawati: Pecat Saja yang Seperti Itu!
Pencairan dana BOS berjalan lancar pada tahun-tahun sebelumnya karena diurus Pemerintah Kota/Kabupaten Maluku Tenggara.
Komarudin juga berharap pemprov mengalokasikan 30 persen dana APBD per tahun untuk pendidikan.
"Selain itu, peran masyarakat, orang tua dan alumni juga aktif membantu meringankan beban tersebut," ujar Komarudin.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N 1 Kota Tual Fata Tukloy mengatakan, keterlambatan pencairan dana BOS membuat sejumlah program yang sudah disusun menjadi berantakan.
Di antaranya, program peningkatan SDM, khususnya para guru.
"Dana tersebut sebagian kami butuhkan untuk membayar guru honorer dan melaksanakan sejumlah program yang disusun per tahun," ujar Fata.
Saat ini, jumlah pengajar yang telah menjadi PNS di sekolah itu berjumlah 58 guru.
Sedangkan guru honorer berjumlah 23. Sekolah itu juga memiliki 985 murid. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt...Bu Megawati Sindir Pemimpin yang Begini
Redaktur & Reporter : Ragil